Repelita [Jakarta] - Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah gencar melakukan penelusuran guna melacak keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Dalam proses penegakan hukum tersebut, pihak komisi berharap agar Silmy bersikap kooperatif demi kelancaran penyelesaian skandal pidana yang sedang ditangani.
ADVERTISEMENT
"Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Operasi pelacakan terhadap Silmy ditengarai memiliki keterkaitan erat dengan agenda operasi tangkap tangan yang sebelumnya digelar di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Dalam razia tersebut, petugas berhasil menjaring belasan individu termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat bernama Ronald Arman Abdullah.
Perkara kakap ini disinyalir berpusat pada dugaan penyerahan sejumlah uang pelicin guna meloloskan dokumen izin tinggal bagi sejumlah warga negara asing.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan bahwa dari operasi senyap tersebut tim penyidik turut menyita aset sitaan berupa moda transportasi roda dua dan roda empat serta uang cash.
“Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ungkap Budi.
Hingga detik ini, rombongan satgas komisi dikabarkan masih terus bermanuver mengumpulkan bukti di lapangan dengan menyisir area Jawa Barat serta wilayah Bali.
“ini kan masih terkait dengan proses keimigrasian, ya. Kan ada di beberapa titik, ya, biasanya proses-proses itu,” tandas Budi.
Catatan penindakan menunjukkan bahwa giat hukum ini menggenapi daftar OTT kesebelas yang dilancarkan lembaga eksekutif itu sepanjang bergulirnya tahun 2026.
Sebelumnya, kasus pembuka tahun menyasar perkara rasuah manipulasi kewajiban pajak pada instansi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Menyusul setelah itu, petugas menciduk Wali Kota Madiun Maidi atas delik pemerasan setoran proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Target operasi ketiga menjerat Bupati Pati Sudewo yang diduga melakukan aksi pemerasan bermodus pengisian jabatan pamong desa.
Giat penindakan lalu berlanjut lewat skandal ganda terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin serta penyimpangan impor pada korps Bea Cukai.
Lembaga yudikatif juga tidak luput setelah Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta beserta Wakilnya Bambang Setyawan terjaring suap sengketa tanah.
Selanjutnya, giliran Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang ditahan terkait dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya di pemda setempat.
KPK kemudian meringkus Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar atas sangkaan penerimaan dana ijon dari berbagai paket proyek daerah.
Memasuki bulan berikutnya, kasus pemerasan modus setoran THR menyeret Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono sebagai pesakitan.
Adapun pada bulan April, penindakan menyasar Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atas dugaan pemerasan dan gratifikasi massal.
Tingginya frekuensi operasi senyap selama paruh pertama tahun ini mencerminkan masifnya fungsi penindakan komisi di berbagai lini birokrasi tanah air.
Aparat kini berfokus mendalami korelasi temuan mata uang asing serta emas batangan dengan jalur birokrasi pada Ditjen Imigrasi.
Penyidikan diarahkan untuk menguliti modus manipulasi berkas izin tinggal WNA yang melibatkan pejabat wilayah hingga level pusat.
Hingga saat ini, satgas penyidik masih bertahan di Bali dan Jawa Barat guna memburu dalang utama di balik skandal perizinan keimigrasian ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
