Repelita [Jakarta] - Jajaran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan intensif terhadap salah seorang legislator daerah asal Provinsi Bengkulu terkait pusaran kasus suap komitmen fee.
Anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat dua dari faksi Partai Kebangkitan Bangsa Anton Doriska dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara dugaan korupsi infrastruktur.
ADVERTISEMENT
Kasus pidana korupsi berupa kesepakatan ijon pengerjaan proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut diketahui telah menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka utama.
"Dalam perkara Rejang Lebong, saksi ADO sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih sejak pukul 09.04 WIB. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (25/5).
Berdasarkan draf manifes pemanggilan administrasi dari lembaga antirasuah sang anggota legislatif aktif tersebut awalnya tercatat berlatar belakang sebagai pelaku usaha atau wiraswasta nasional.
Hingga saat ini pihak kedeputian penindakan lembaga independen tersebut belum merinci lebih jauh perihal gugus pertanyaan serta materi substansi konfirmasi yang dicecar kepada sang saksi.
Lembaga antirasuah sendiri sejauh ini telah menetapkan lima orang figur sebagai tersangka utama dalam sengkarut pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berjalan di wilayah tersebut.
Dua oknum pejabat teras daerah yang diduga kuat bertindak selaku penerima aliran dana haram ialah sang bupati bersama dengan kepala dinas pekerjaan umum setempat.
Sementara tiga orang lainnya yang berasal dari pihak korporasi swasta serta kontraktor pelaksana proyek telah menyandang status hukum sebagai tersangka pemberi dana suap.
Rangkaian penahanan badan terhadap para pelaku saat ini sudah dititipkan secara resmi di dalam rumah tahanan negara yang berlokasi di area lantai bawah gedung merah putih.
Kedua pejabat daerah tersebut dijerat dengan pasal berlapis tentang penerimaan gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan kedinasan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Di pihak lain para pengusaha penyuap disangkakan melanggar ketentuan hukum pidana umum terkait penyuapan kepada aparatur negara yang diselaraskan dengan undang-undang penyesuaian sanksi pidana terbaru.
Terbongkarnya skandal korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan secara senyap oleh satuan tugas penindakan beberapa bulan lalu.
Guna mencari dokumen penguat tim penyidik dilaporkan telah menggeledah rupa-rupa lokasi mulai dari rumah dinas bupati hingga kantor dinas pendidikan setempat secara maraton.
Dari rangkaian penggeledahan paksa di kediaman dinas kepala dinas pekerjaan umum petugas hukum berhasil menyita uang tunai senilai satu miliar rupiah beserta rupa-rupa alat bukti elektronik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
