Repelita [Jakarta] - Otoritas lembaga antirasuah terus bergerak melacak rupa-rupa barang mewah yang disinyalir menjadi wadah pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi kepala daerah.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi guna membedah asal-usul kepemilikan sembilan unit wadah penyimpanan arloji berharga tinggi.
ADVERTISEMENT
Aset bernilai ekonomis tinggi tersebut sebelumnya berhasil ditemukan oleh petugas hukum kala menggeledah rumah tinggal milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dalam rangkaian operasi senyap.
"Dalam lanjutan penyidikan perkara Pekalongan, hari ini penyidik mendalami terkait dengan aset-aset yang ditemukan pada saat peristiwa tangkap tangan, yaitu penyidik mengamankan sejumlah sembilan kotak jam mewah, yang kemudian dalam pemeriksaan kali ini penyidik mengonfirmasi kepada pihak penjual," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (25/5) malam.
Pihak lembaga penegak hukum menduga kuat bahwa sebagian besar perhiasan tangan bermerek Rolex tersebut dibeli menggunakan dana tak sah yang bersumber dari pemotongan anggaran daerah.
Petugas kini telah melakukan tindakan penyitaan formal terhadap sejumlah unit arloji yang telah terbukti dibeli dari gerai retail eksklusif di kawasan pusat perbelanjaan Jakarta Pusat.
"Sejauh ini ada lima unit jam ya yang diamankan," katanya menambahkan penjelasan operasional terkait progres pengamanan aset milik sang kepala daerah yang kini mengenakan rompi tahanan.
Di lain pihak sang bupati memilih untuk menutup rapat mulutnya kala dimintai keterangan oleh awak media pasca-menjalani rangkaian pemeriksaan berkala di gedung merah putih.
Upaya pelacakan harta kekayaan terlarang ini sejatinya telah berlangsung maraton dengan memanggil rupa-rupa elemen saksi baik dari korporasi swasta maupun lingkungan internal keluarga dekat tersangka.
Sebelumnya jajaran penyidik juga telah mencecar suami tersangka yang juga menduduki posisi strategis sebagai komisaris pada salah satu korporasi pemenang tender di pemerintahan kabupaten.
"Peran-perannya seperti apa termasuk juga berkaitan dengan dugaan aliran uang karena perusahaan RNB ini ketika memenangkan proyek pengadaan jasa outsourching, maka ada pembayaran dari para dinas. Nah, pembayaran ini kan kemudian juga uangnya dikelola oleh para pihak-pihak di PT RNB ini di bawah kendali dari bupati," kata Budi, Rabu (29/4).
Aparat mensinyalir adanya praktik monopoli dan intervensi langsung dari sang kepala daerah demi memenangkan entitas bisnis keluarga dalam rupa-rupa proyek pengadaan jasa ketenagakerjaan.
Langkah manipulasi tersebut tetap berjalan mulus meskipun nilai pengajuan biaya yang ditawarkan oleh korporasi keluarga bupati tercatat jauh lebih tinggi dibanding kompetitor bisnis lainnya.
Sang suami yang juga diketahui berstatus sebagai anggota dewan perwakilan rakyat pusat turut memilih bungkam usai menjalani interogasi intensif selama lima jam di ruang penyidik.
Hingga saat ini sang bupati masih menyandang status sebagai pelaku tunggal dalam skandal pengadaan komoditas jasa outsourcing untuk tahun anggaran jamak di wilayah kekuasaannya.
Atas perbuatan lancung tersebut sang pejabat dijerat dengan pasal berlapis mengenai gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang dalam jabatan kedinasan sesuai dengan undang-undang pemberantasan korupsi.
Konstelasi perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar senyap pada awal Maret lalu hingga berujung pada perpanjangan masa penahanan tersangka di sel isolasi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok