Repelita Brussel - Krisis energi kembali menghantam Eropa pada saat yang paling tidak diharapkan, ketika kawasan tersebut belum sepenuhnya pulih dari dampak perang Rusia-Ukraina, gejolak baru di Timur Tengah justru memperparah tekanan yang sudah ada.
Dalam hitungan bulan, harga minyak global melonjak tajam hingga sekitar 70 persen, dipicu oleh gangguan serius di jalur pelayaran strategis Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair global.
ADVERTISEMENT
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Uni Eropa secara bertahap memberlakukan sanksi energi terhadap Moskow untuk memotong sumber pendapatan utama Rusia sekaligus mengurangi ketergantungan strategis Eropa terhadap pasokan energi dari negara tersebut.
Sebelum perang, Rusia merupakan pemasok energi terbesar bagi Uni Eropa dengan sekitar 40 hingga 45 persen impor gas dan seperempat kebutuhan minyak Eropa berasal dari Rusia, menjadikan hubungan energi keduanya sangat dalam dan saling bergantung.
Uni Eropa mulai melarang impor batu bara Rusia pada 2022, diikuti embargo minyak mentah melalui jalur laut pada akhir tahun yang sama, serta pembatasan produk minyak olahan pada awal 2023.
Untuk sektor gas, pendekatannya lebih bertahap dengan menargetkan penghentian penuh ketergantungan pada gas pipa Rusia paling lambat pada tahun 2027, sembari mencari alternatif pasokan dari negara lain.
Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan percepatan transisi energi, termasuk investasi besar-besaran dalam energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi global, namun strategi tersebut datang dengan biaya tinggi karena infrastruktur baru membutuhkan waktu.
Ketika pasokan global kembali terganggu akibat konflik di Timur Tengah, Eropa tidak lagi memiliki fleksibilitas yang sama seperti sebelumnya, karena pasokan alternatif sering kali lebih mahal dan tidak selalu stabil.
Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyerukan perubahan arah kebijakan energi Uni Eropa dalam sebuah rapat umum di Milan pada Sabtu, 18 April 2026.
Untuk mengatasi krisis energi, aturan Pakta Stabilitas harus ditangguhkan dan uang rakyat Italia harus digunakan untuk membantu warga Italia yang kesulitan, katanya kepada para pendukungnya.
Ia mendesak Brussel untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dan mencabut sanksi yang menghambat perdagangan serta pembelian minyak Rusia, karena kebijakan sanksi terhadap Moskow telah mengunci Eropa dalam situasi sulit.
Salvini bahkan mendesak agar Uni Eropa kembali membuka impor minyak dan gas dari Rusia karena prioritas utama saat ini bukanlah politik, melainkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Kenaikan harga energi secara langsung berdampak pada biaya produksi di sektor manufaktur, transportasi, hingga sektor publik, serta menjalar hingga ke level rumah tangga dengan tarif listrik meningkat dan daya beli masyarakat tergerus.
Salvini juga mengkritik kebijakan fiskal Uni Eropa, khususnya Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan yang dianggap membatasi ruang gerak negara anggota dalam merespons krisis, serta agenda transisi energi hijau yang disebutnya sebagai monster ideologis.
Di sisi lain, Amerika Serikat dalam kondisi tertentu sempat melonggarkan pembatasan terhadap pengiriman minyak Rusia sebagai respons terhadap gangguan pasokan global, memperkuat argumen kelompok yang menginginkan kebijakan lebih fleksibel.
Situasi ini menempatkan Uni Eropa pada persimpangan yang kompleks antara mempertahankan prinsip geopolitik atau menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi yang semakin nyata, dengan krisis energi menjadi ujian nyata bagi solidaritas Eropa.
Krisis ini kembali menegaskan bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan dan keseimbangan kekuatan dunia, demikian analisis yang dipublikasikan pada Minggu, 19 April 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
