Repelita Jakarta - Gelombang sorotan dari berbagai media internasional kini mulai mengarah pada penurunan performa sektor ekonomi di bawah kendali pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai bertolak belakang dengan klaim stabilitas dari pihak otoritas.
Kondisi keuangan negara dinilai kian mengkhawatirkan akibat terjadinya pembengkakan defisit anggaran belanja serta adanya beban pembayaran utang luar negeri yang diprediksi menembus angka seribu triliun rupiah pada tahun ini.
ADVERTISEMENT
Fenomena krisis fiskal tersebut kian diperparah oleh penurunan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat sehingga memicu ancaman krisis moneter yang berdampak langsung pada lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Dalam sebuah diskusi mendalam, pengamat politik Ubedilah Badrun menyoroti adanya kekeliruan mendasar dalam penentuan skala prioritas pengeluaran anggaran negara yang dinilai lebih condong pada pembiayaan program-program populis.
Beliau menilai bahwa langkah tersebut tidak membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riil dan justru memicu pelemahan fungsi kontrol legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan eksekutif.
"Presiden memang strategi politiknya masih menggunakan strategi model Jokowi yang disebut dengan populism itu dia membangun narasi yang seolah-olah berpihak pada rakyat padahal di balik itu sesungguhnya untuk kepentingan kekuasaan," ujar Ubedilah Badrun.
Kelesuan ekonomi kian terasa di tingkat daerah akibat adanya kebijakan pemotongan dana transfer pusat yang memicu stagnasi pembangunan sekaligus memperlebar jurang keresahan sosial di tengah masyarakat.
Ditambah lagi dengan melemahnya supremasi hukum serta indikasi kuat mengenai praktik nepotisme di lingkaran dalam kekuasaan yang membuat tingkat kepercayaan para investor global terhadap tata kelola pemerintahan domestik kian merosot tajam.
Kondisi ini menuntut adanya perombakan kebijakan secara radikal seperti penghentian sementara program populis berskala besar dan pembersihan praktik korupsi tanpa tebang pilih demi menyelamatkan negara dari risiko keterpurukan yang jauh lebih dalam.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
