Repelita [Jakarta] - Pemerhati Kebijakan Publik, Syafril Sjofyan, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap kritik seharusnya dijawab dengan data dan argumen terbuka.
Pernyataan ini mencuat menyusul maraknya aksi intimidasi, doxing, hingga teror fisik yang dialami oleh para aktivis, akademisi, serta elemen mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Syafril mengingatkan bahwa respons terhadap perbedaan pendapat tidak boleh dilakukan melalui langkah-langkah represif seperti ancaman, laporan polisi, atau bentuk intimidasi lainnya.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik dijawab dengan data, argumen, atau debat terbuka bukan dengan ancaman, laporan polisi atau teror, tegasnya.
Fenomena penyempitan ruang sipil saat ini dinilai menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk berani menyuarakan kebenaran di ruang publik.
Banyaknya figur publik seperti Ray Rangkuti, Feri Amsari, hingga Ubedilah Badrun yang menjadi sasaran serangan digital menunjukkan kerentanan posisi kelompok oposisi non-parlemen.
Minimnya oposisi formal di parlemen saat ini membuat peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan berpindah sepenuhnya ke tangan masyarakat sipil dan kelompok cendekiawan.
Namun, posisi tersebut justru membuat para aktivis menjadi sasaran empuk kampanye disinformasi serta upaya kriminalisasi melalui pasal-pasal dalam UU ITE.
Syafril mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah nyata guna menjamin keamanan seluruh warga negara tanpa memandang posisi politik mereka.
Pemerintah harus memastikan aparat negara bersikap netral serta melakukan investigasi independen terhadap setiap laporan intimidasi yang terjadi.
Stabilitas negara idealnya berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan sipil, bukan dengan membungkam suara-suara yang memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan.
Jika pemerintah gagal menciptakan ruang aman bagi kritik, maka kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi Indonesia akan terus tergerus hingga masa depan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
