Repelita [Jakarta] - Aksi unjuk rasa yang digelar BEM UI beserta aliansi mahasiswa lainnya belakangan ini menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dinilai membebani anggaran negara.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai gerakan tersebut merupakan manifestasi dari ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi yang kian sulit.
ADVERTISEMENT
“Ini bukti bahwa keresahan publik pada hari ini masih terkait susahnya mencari pekerjaan, menurunnya daya beli, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik, pemborosan terhadap APBN dan APBD oleh pejabat publik, masifnya korupsi di berbagai bidang, hingga kesenjangan sosial yang terus terjadi,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).
Haris menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, terutama pasca-penangkapan petinggi Badan Gizi Nasional oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan praktik rasuah.
“Jika memang program ini memberatkan kondisi fiskal negara, maka perlu dimoratorium pelaksanaannya, tetapi jika pemerintah mampu mengelola program dengan tepat sasaran dan tepat penganggaran, maka kelanjutan program MBG perlu melalui kajian komprehensif dari teknis pelaksanaan, standarisasi kualitas makanan, penerima manfaat dan alternatif sumber pendanaan lain,” jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah melirik opsi pendanaan alternatif seperti hibah atau kemitraan strategis, sekaligus memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
Selain itu, ia menyoroti perlunya audit terhadap program prioritas lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah melalui skema yang lebih transparan.
“Serta perlunya evaluasi terkait program prioritas nasional lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang pembangunannya tidak di lokasi strategis di berbagai wilayah, transparansi pembangunan, penerapan planogram dalam penempatan produk, keterlibatan masyarakat setempat, hingga tumpang tindih dengan BUMDes,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Haris menyarankan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih terbuka dalam mengakui kekurangan dan tidak segan meminta maaf kepada rakyat atas kebijakan yang tidak berjalan optimal.
“Program harus menghadirkan keadilan sosial, maka dengan sendirinya rakyat akan memberikan dukungan tanpa perlu dimobilisasi,” ungkapnya.
Ia pun mendesak Presiden agar segera membenahi kabinetnya dari menteri yang cenderung bekerja dengan budaya asal bapak senang.
“Sedangkan yang buruk dan pahit justru tidak disampaikan,” ungkapnya lagi.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah harus mampu bersikap peka terhadap kritik tajam yang datang baik dari jalur konvensional maupun lewat media sosial.
“Demokrasi pada hari ini dapat dilakukan dengan cara konvensional (turun ke jalan) atau secara digital (media sosial), sehingga hampir tidak ada isu yang luput dari pandangan rakyat. Pemerintah harus peka dengan kondisi dan keinginan rakyat dalam menjalankan pemerintahan serta mau mengevaluasi kerja, kinerja, dan program yang dijalankan,” tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
