Repelita Jakarta - Gelombang kritik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengurusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus membabi buta setelah sejumlah pos anggaran belanja yang dianggap janggal dan tidak sensitif terhadap kondisi pelik masyarakat terungkap ke publik.
Sejumlah item belanja seperti pengadaan motor listrik, kaos kaki, semir sepatu, alat makan, hingga sewa jasa event organizer memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pengadaan itu dinilai tidak ada kaitannya secara langsung dengan program peningkatan gizi nasional yang menjadi core business dari lembaga tersebut.
Kontroversi itu pun berkembang menjadi tekanan politik dan desakan terbuka dari berbagai kalangan agar Kepala BGN, Dadan Hindayana, segera dicopot dari jabatannya.
Publik mulai ragu atas tata kelola lembaga yang seharusnya berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat banyak, bukan pada barang-barang yang terkesan mewah.
Akun anonim X @Partai Socmed pada Sabtu, 18 April 2026, secara blak-blakan menyebut bahwa pencopotan terhadap Dadan Hindayana seyogyanya telah memenuhi unsur berdasarkan sejumlah kegaduhan yang terjadi.
"Demi keberlangsungan program unggulan Presiden ini kami menyarankan agar Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mundur atau diberhentikan saja," tulis akun tersebut.
Akun yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah ini bahkan menyebut bahwa pengadaan kaos kaki hingga semir sepatu tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Dadan Hindayana.
"Pengadaan-pengadaan tersebut sangat berpotensi menjadi masalah hukum. Jadi sebaiknya Pak Prabowo segera mengambil sikap tegas untuk mencopot yang bersangkutan," tegas akun @Partai Socmed.
Di tengah derasnya kritik terhadap BGN, pelawak sekaligus penulis Zarry Hendrik ikut mengusulkan pergantian kepemimpinan lembaga tersebut melalui pernyataan bernada satire di Instagram pribadinya.
Ia menyarankan agar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, dipertimbangkan untuk menggantikan posisi Kepala BGN, Dadan Hindayana.
"Pak Prabowo, kalau Ibu Nanik naik jadi ketua, bagaimana? MBG program mengurus manusia, barangkali akan lebih baik jika seorang Ibu yang memimpinnya," ujar Zarry.
Ia menekankan bahwa meskipun setiap manusia memiliki keterbatasan, publik dapat melihat Nanik bekerja dengan hati dan menunjukkan kepedulian langsung di lapangan.
"Terlepas Ibu Nanik juga manusia yang memiliki keterbatasan, tapi publik bisa melihat beliau bekerja memakai hati," lanjut Zarry Hendrik.
Zarry juga mengakui keterlibatan aktif Nanik dalam meninjau kelayakan SPPG, mengecek menu MBG, hingga berkomunikasi langsung dengan anak-anak dan para ibu penerima manfaat program.
"Bapak pun lihat beliau begitu passionate berjalan ke sana kemari, mengecek kelayakan SPPG, menu MBG, dan mampu berkomunikasi langsung dengan anak-anak dan ibu-ibu penerima MBG," terangnya.
Selain itu, ia menyebut mantan wartawan itu sebagai sosok yang berani menyampaikan hal-hal yang dinilai kurang baik, termasuk dugaan permainan oknum di internal program MBG.
"Beliau juga berani mengatakan yang kurang baik, bukan cuma yang bisa bikin bapak tersenyum lega. Beliau berani membahas akal-akalan oknum manusia di MBG, meskipun kadang emosinya meledak-ledak," tandas Zarry.
Sebelumnya, Dadan Hindayana mengakui lembaganya memang melakukan pengadaan sejumlah barang seperti motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kaos kaki, laptop, alat makan, dan sewa event organizer yang menjadi sorotan.
Dadan menegaskan bahwa pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci bahwa pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar.
Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar menurut penjelasan Dadan Hindayana.
Terkait kaos kaki, Dadan menekankan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung karena kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan.
Dadan menggarisbawahi bahwa seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG, sehingga tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengadaan sekitar 25 ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta pada Selasa, 14 April 2026.
Budi menjelaskan bahwa perhatian khusus yang diberikan KPK lantaran pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sejak dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
"Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?" imbuh Budi Prasetyo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
