Repelita [Jakarta] - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melontarkan kritik keras terhadap kinerja anggota DPR RI yang dinilai semakin melenceng dari fungsi pengawasan pemerintah.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Formappi pada Senin, 1 Juni 2026, Ray memperkenalkan istilah baru bagi DPR yakni fase 5D plus 1H.
ADVERTISEMENT
Istilah tersebut merujuk pada kebiasaan lama yakni datang, duduk, diam, dengar, dan duit, dengan tambahan baru yakni humas presiden.
Ray menyoroti fenomena di mana parlemen kini lebih aktif membela setiap kebijakan maupun pernyataan istana ketimbang menjalankan perannya sebagai pengawas.
Sebagai contoh, ia menyebut respons anggota DPR terhadap pernyataan Presiden Prabowo soal dampak ekonomi di pedesaan yang justru diklarifikasi oleh pimpinan komisi.
Padahal DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menjadi pihak yang menjelaskan pernyataan pemerintah, ujar Ray.
Selain itu, ia turut menyinggung sikap pembelaan serupa dari pimpinan komisi terkait program bantuan hewan kurban presiden yang sempat menuai polemik.
Kalau DPR lebih sibuk menjadi juru bicara pemerintah, lalu siapa yang menjalankan fungsi pengawasan, katanya.
Padahal fungsi utama parlemen adalah melakukan checks and balances, tambahnya menegaskan urgensi peran legislatif.
Meski demikian, Ray menekankan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam perbedaan pendapat dalam koridor demokrasi yang sehat.
Ia mengingatkan agar fungsi konstitusional parlemen tetap dijaga demi memastikan keseimbangan pemerintahan berjalan dengan semestinya.
Ini yang harus terus diingatkan, fungsi kita adalah menjaga checks and balances agar demokrasi tetap berjalan sehat, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
