Repelita [Jakarta] - Asal-usul modal pengerjaan karya sinematografi bertajuk Pesta Babi menuai tanda tanya besar dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Pucuk pimpinan korps hijau laras ini mengimbau khalayak luas untuk menelisik lebih dalam mengenai tahapan pembuatan sinema tersebut yang dipandangnya menelan ongkos yang tidak sedikit.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan penilaian subjektif Maruli Simanjuntak, pengerjaan proyek layar lebar tersebut niscaya menguras dana dalam jumlah masif lantaran lokasi pengambilan gambar dokumenter harus menjangkau area pedalaman bumi cendrawasih.
“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” kata Maruli kepada jurnalis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Tatkala dicecar lebih lanjut oleh awak media mengenai sinyalemen keterlibatan figur investor tertentu selaku penyokong dana di balik pembuatan film Pesta Babi, sang Jenderal enggan memberikan komentar lebih rinci.
“Anda yang bilang ada yang mendanai lho, bukan saya,” ujar Maruli.
Di sisi lain, mantan Pangkostrad ini memberikan klaim jaminan bahwa jajaran personel TNI Angkatan Darat selama ini senantiasa proaktif menyalurkan program bantuan sosial bagi kelompok masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Fokus penugasan kemanusiaan tersebut utamanya disasarkan pada zona-zona pemukiman warga yang kedapatan masih mengalami kendala keterisolasian fasilitas publik serta keterbatasan roda kesejahteraan hidup.
Beliau menguraikan bahwa potret riil di lapangan memperlihatkan masih banyak warga lokal yang mengalami kesulitan dalam mengakses pasokan sumber air bersih serta belum mengecap bangku edukasi formal.
“Masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada juga yang tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana, ke Papua, untuk membantu mereka,” terangnya.
Beralih pada ranah polemik penghentian paksa jalannya pemutaran dokumenter Pesta Babi, Jenderal Maruli memberikan garansi tegas bahwa tidak ada memo perintah khusus yang diterbitkan oleh institusi Markas Besar Angkatan Darat.
Dirinya tidak memungkiri fakta mengenai adanya tindakan represif berupa pembubaran paksa pada kegiatan nobar sinema alternatif tersebut di tengah masyarakat sipil.
Kendati begitu, dirinya berdalih bahwa intervensi penertiban itu murni diinisiasi oleh jajaran aparatur pemerintah daerah setempat lantaran diprediksi berpotensi memantik gesekan horizontal di lingkungan warga.
“Pemda punya koordinasi, mereka kan berkewenangan untuk mengamankan wilayahnya. Mengamankan siswa-siswanya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
