Repelita [Jakarta] - Pihak perwakilan hukum Presiden ke-7 RI, Chairulfajar, memberikan reaksi keras terhadap desakan partai banteng yang menuntut pameran ijazah asli dalam setiap safari politik.
Tuntutan tersebut dinilai sebagai bentuk lelucon yang tidak berdasar serta melenceng jauh dari substansi persoalan hukum yang sedang berlangsung.
ADVERTISEMENT
"Kami menganggap itu lawakan politik, karena masalah ijazah ini sudah selesai di pengadilan," tegasnya kepada wartawan di kompleks parlemen pada Senin (6/7/2026).
Pihak Jokowi berargumen bahwa seluruh gugatan mengenai legalitas ijazah sudah bersifat inkracht setelah melalui rangkaian sidang yang panjang.
Munculnya dorongan untuk mempertontonkan dokumen akademik ke khalayak umum dianggap hanya sebagai taktik guna mengalihkan atensi publik dari agenda strategis.
"Kalau PDIP masih penasaran, silakan buka putusan pengadilan. Di situ semuanya jelas dan terang," imbuh juru bicara lainnya dalam kesempatan yang sama.
Tim hukum menyayangkan langkah partai oposisi yang terus mendaur ulang perkara yang secara hukum sudah dinyatakan selesai demi kepentingan politik.
Di sisi lain, Sekjen PDIP menegaskan bahwa langkah meminta keterangan resmi merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh dianggap sebagai gurauan.
"Meminta kejelasan bukan lawakan. Itu adalah hak publik yang harus dijawab oleh pemimpin," ujar Sekjen PDIP dalam keterangan terpisah.
Meski demikian, kubu Jokowi tetap teguh pada pendiriannya bahwa seluruh bukti keabsahan akademik telah tervalidasi melalui prosedur hukum yang sah.
Mereka pun bertekad untuk menyudahi polemik ini karena dianggap hanya akan membuang waktu serta energi masyarakat.
"Kami fokus pada kerja pemerintahan, bukan pada komedi politik yang tidak produktif," tutup salah satu staf khusus presiden. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
