Repelita Jakarta - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memamerkan tumpukan uang tunai hasil sitaan bernilai puluhan triliun rupiah menuai kritik tajam karena dinilai tidak selaras dengan kondisi makroekonomi nasional yang sedang memburuk.
Aksi teatrikal mempertontonkan tumpukan uang kontan tersebut dipertanyakan oleh pengamat ekonomi lantaran dilakukan tepat ketika mata uang rupiah terus terperosok mendekati angka delapan belas ribu per dolar AS.
ADVERTISEMENT
Publik menilai pemerintah sengaja memanfaatkan momentum pamer visual ini untuk menutupi kepanikan pasar finansial tanpa berani membuka secara benderang mengenai siapa sesungguhnya pemilik dari rekening raksasa yang disita itu.
Ketiadaan rilis resmi mengenai identitas korporasi maupun nama oknum koruptor yang hartanya dirampas memicu kecurigaan bahwa otoritas hanya berniat mengeksploitasi nominal dan fisik uangnya saja demi operasi pencitraan politik.
Dalam acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai pencapaian dan rencana pemanfaatan dana sitaan tersebut bagi pembangunan infrastruktur sosial.
Kepala negara mengeklaim bahwa kejelasan status hukum atas kepemilikan dana rampasan korupsi tersebut sangat berharga untuk mendanai pembenahan fasilitas publik dasar yang selama ini terabaikan di berbagai pelosok daerah.
“Uang tersebut konon dapat dipergunakan untuk memperbaiki 34.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia.”
Presiden juga merinci realisasi program kerja yang telah berjalan pada periode sebelumnya serta target pemulihan sarana kesehatan masyarakat yang belum pernah tersentuh perbaikan sejak era orde baru.
“Prabowo menyebut pemerintah sudah memperbaiki 17.000 sekolah rusak pada tahun 2025 lalu.”
Pada kesempatan formal yang sama, pemimpin tertinggi tersebut mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Tahap VII yang secara nyata berkontribusi dalam mengembalikan aset finansial negara.
“Prabowo memamerkan sejumlah prestasi fantastis dari Satgas PKH yang telah menyelamatkan uang Rp10,2 triliun, yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan puskesmas.”
Kendati program tersebut terdengar sangat mulia, desakan agar pemerintah bersikap terbuka mengenai pelaku utama di balik kasus mega korupsi ini tetap menggema demi menjaga integritas penegakan hukum di tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
