Repelita [Jakarta] - DPR Amerika Serikat sukses meloloskan resolusi yang membatasi otoritas militer sang presiden.
Kebijakan ini mewajibkan Donald Trump mengantongi izin dari lembaga legislatif sebelum menginisiasi operasi militer lanjutan.
ADVERTISEMENT
Langkah politis tersebut resmi disahkan melalui proses pemungutan suara yang berlangsung sangat ketat.
Data akhir menunjukkan dukungan mencapai 215 suara, sementara kubu yang menolak berjumlah 208 suara.
Sejumlah politisi dari partai pendukung pemerintah bahkan melakukan pembangkangan dengan mendukung aturan pembatasan kewenangan perang tersebut.
Cukup sudah, sudah saatnya bagi presiden untuk melakukan hal yang benar, ungkap Gregory Meeks selaku pimpinan komite hubungan luar negeri.
Ia menyampaikan sikap tersebut setelah mengamati gejolak keresahan masyarakat akibat dampak ekonomi global yang dipicu oleh tindakan serangan militer.
Dunia internasional memandang regulasi ini sebagai bentuk teguran keras legislatif terhadap kebijakan tempur yang dianggap berjalan sendiri.
Meski telah disahkan, aturan itu masih harus menempuh proses verifikasi di tingkat senat agar memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pihak istana dikabarkan menolak keras substansi aturan ini karena dinilai mencampuri hak prerogatif tertinggi seorang panglima perang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
