Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budianto Tarigan menduga bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo tidak senang dengan pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang meminta agar ijazahnya segera ditunjukkan ke publik.
Jusuf Kalla sebelumnya telah meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah asli miliknya agar polemik dokumen kelulusan perguruan tinggi tersebut tidak berlarut-larut dan merugikan banyak pihak.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan JK saat berbicara kepada awak media seusai melayangkan laporan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar dan dua pihak lainnya ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026).
Mulanya, Jusuf Kalla menyebut bahwa polemik ijazah ini sudah merugikan Jokowi dan membuat masyarakat Indonesia menjadi resah.
Kerugian yang dimaksud oleh Ketua Palang Merah Indonesia periode 2024-2029 ini meliputi kerugian uang dan kerugian waktu yang tidak sedikit.
Bahkan, JK juga merasa rugi waktu karena dirinya ikut terseret dalam pusaran kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
"Ya sebenarnya kasus ini kan sudah dua tahun, tiga tahun.
Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan," ucap JK di Gedung Bareskrim Polri.
JK pun menyatakan keyakinannya bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli dan menyarankan agar Jokowi segera memperlihatkannya.
"Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli," tutur JK.
"Ya sebenarnya kita stop lah ini perkara, dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan, yang asli.
Saya yakin itu, itu saja.
Supaya ini selesai, habis waktu kita."
JK juga menilai bahwa persoalan kasus ijazah ini telah menimbulkan perpecahan di masyarakat antara pihak yang pro maupun kontra.
"Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalah dua-tiga tahun ini.
Tinggal dikasih lihat, selesai.
Tinggal dikasih lihat masyarakat saja, selesai," ungkapnya.
"Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagaimana Presiden tidak menginginkan masyarakatnya pecah belah karena soal kecil ini."
Budianto Tarigan mulanya menilai bahwa Jusuf Kalla memiliki ketulusan yang mendalam kepada Jokowi.
Hal ini terlihat dari jasa JK di masa Pemilihan Presiden 2014 ketika ia meyakinkan Megawati Soekarnoputri agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden.
Selain itu, kata Budianto, JK juga membantu melengkapi alat peraga kampanye sehingga Jokowi seharusnya mengingat jasa-jasa tersebut.
"Saya mau menceritakan dulu begini, Pak Jokowi.
Bagaimanapun, Pak JK itu pada kesempatan dulu, sangat berjasa terhadap Bapak," kata Budianto dalam siniar Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu (15/4/2026).
"Saya saksi sejarah, walaupun enggak terlalu langsung, menyaksikan bagaimana Pak JK meyakinkan Bu Mega pada waktu itu biar Pak Jokowi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan dan waktu itu Pak JK menjadi wakil."
"Dulu kami datang ke Pak JK, 'Pak ini mau kampanye nih.
Kalau Bapak sudah ditetapkan sama Pak Jokowi jadi capres, cawapres, kita enggak ada apa-apa, enggak ada modal.'
Beliau mengontak seseorang, besoknya datang alat peraga kampanye yang sangat lumayan."
Budianto menilai bahwa imbauan JK agar Jokowi menunjukkan ijazah adalah bentuk kepedulian dan ketulusan dari politisi kelahiran Watampone tersebut.
"Kesimpulan saya, hati kecil JK bicara soal Jokowi itu tulus," tutur Budianto.
"Beliau melihat bahwa isu ijazah ini sudah sampai membelah ke akar rumput."
"Mungkin itu pertimbangan Pak JK sehingga seorang Jusuf Kalla menyarankan, 'Udahlah Pak Jokowi, sudah terlalu capek dan lelah kita soal ijazah Bapak ini.
Dan alangkah lebih baiknya ya kalau ada ya tunjukkan aja.'"
Namun, kata Budianto, Jokowi kemungkinan tidak suka dengan imbauan yang disampaikan oleh Jusuf Kalla tersebut.
Meskipun demikian, ia menilai bahwa jika Jokowi tidak berkenan, seharusnya imbauan itu dibicarakan atau diselesaikan melalui jalur dialog.
Sehingga, tidak perlu relawan Jokowi turun dan melaporkan JK terkait potongan isi ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada.
Apalagi, menurut Budianto, banyak relawan yang ingin mengambil hati Jokowi sehingga melaporkan JK tetapi malah menyeretnya ke kasus berbau SARA yang sangat sensitif di Indonesia.
Budianto lantas menyebut bahwa jika masih ada kegaduhan di tengah masyarakat termasuk yang ditimbulkan oleh pendukung Jokowi, dan isu agama dipolitisasi, maka Indonesia tidak akan tenteram.
"Kalaupun ada hal-hal lain yang menurut Pak Jokowi, Pak JK itu perlu diingatkan, kenapa sih sebagai kawan, sebagai teman sahabat, enggak menempuh jalur dialog?" papar Budianto.
"Sudah mungkin niat baik Pak JK ini dibaca Pak Jokowi sebagai sebuah koreksi yang dia enggak berkenan."
"Ditambah lagi dengan penumpang-penumpang liar, yang target-target cuma komisaris di perusahaan, berusaha untuk mengambil hati Pak Jokowi."
"Ini penumpang liar, penumpang gelap ini yang membuat suasana gaduh."
"Ingat, ketika kita masuk ke wilayah yang paling sensitif ini, taruhannya adalah nasib negara kesatuan ini.
Ketika isu agama dikemas dan dipolitikkan menjadi konsumsi politik, jangan harap Indonesia bisa langgeng sekian waktu ke depan."
Pekan kedua April 2026, Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah potongan ceramahnya di Masjid UGM pada Kamis, 5 Maret 2026, viral di media sosial.
Menurut narasi yang beredar, ceramah JK yang membahas konflik Poso dan Ambon serta penggunaan istilah mati syahid dituding menistakan ajaran Kekristenan.
JK dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan sejumlah organisasi lainnya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama.
Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya.
Sahat menilai bahwa ceramah JK telah melukai perasaan umat Kristen serta menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat.
"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla.
Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Sahat kepada wartawan pada Senin (13/4/2026).
Sahat menyebut laporan itu dilayangkan agar polemik yang berkembang di masyarakat dan media sosial bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Pelaporan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Jusuf Kalla meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya pada Rabu (8/4/2026).(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
