Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budianto Tarigan menilai bahwa ada kepentingan politik di balik pelaporan terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya.
Jusuf Kalla dilaporkan ke polisi setelah potongan ceramahnya yang bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 5 Maret 2026, viral di media sosial.
ADVERTISEMENT
Menurut narasi yang beredar, ceramah JK yang membahas konflik Poso dan Ambon serta penggunaan istilah mati syahid oleh pihak-pihak yang bertikai dituding telah menistakan ajaran Kekristenan.
JK kemudian dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan sejumlah organisasi lainnya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.
Menurut Budianto, ceramah Jusuf Kalla yang sengaja dipotong dan diviralkan menunjukkan adanya agenda politik tertentu yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Apalagi, kasus yang menyeret JK saat ini berkaitan dengan topik SARA yang sangat sensitif di tengah masyarakat Indonesia.
Padahal, Budianto menilai bahwa poin penting dari isi ceramah Jusuf Kalla justru mengingatkan agar konflik berdarah yang terjadi di masa lalu tidak boleh terulang kembali.
"Arahnya politik dan ada kepentingan politik di situ.
Soal siapa yang bermain banyak kepentingan juga di situ," kata Budianto dalam podcast Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu (15/4/2026).
"Kita masuk ke sebuah materi isu yang sangat sensitif yang berbau SARA.
Ini isu yang sangat sensitif dengan kondisi kultur dan psikologis bangsa Indonesia."
"Dari isi pembicaraan Pak JK, materi dia bicara mengenai pengalaman dia menangani konflik Ambon, Poso yang beliau ceritakan, dan menurut saya, dia mau menyampaikan pesan bahwa kita jangan lagi mengulangi pengalaman pahit masa lalu.
Itu sebenarnya poinnya."
"Tapi ketika video ini dipotong sampai kehilangan konteks, dipotong, diviralkan.
Jadi ini menurut saya adalah agenda yang terencana, agenda setting, pasti ada kepentingan politik di situ."
Budianto kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya yakin pelaporan terhadap Jusuf Kalla berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Menurut Budianto yang menjabat Wakil Ketua Umum ProJo periode 2014 hingga 2019, aktor-aktor yang memainkan isu ceramah JK adalah para pendukung Jokowi.
Ia menyebut nama Ade Armando yang saat ini aktif di Partai Solidaritas Indonesia, partai yang dipimpin oleh anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep.
Budianto juga menyebut Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat selaku salah satu pelapor JK ke Polda Metro Jaya ternyata juga aktif di PSI.
"Framing ini dibangun atas pernyataan JK.
Menurut keyakinan saya, ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi," jelas Budianto.
"Karena aktor-aktor yang bermain di sekitar isu ini adalah orang-orang yang punya irisan kuat dengan Pak Jokowi."
"Kalau enggak salah, Ade Armando ini kan irisan kuat, beliau di PSI.
Kalau enggak salah juga, salah satu yang mengadukan itu adalah dari unsur GAMKI, itu Sahat, kawan itu sekarang aktif di partai PSI."
"Sangat sulit kita bantah kalau enggak ada irisan politik."
Sebelumnya, Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan bahwa pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya.
Sahat menilai bahwa ceramah JK telah melukai perasaan umat Kristen serta menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat.
"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla.
Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Sahat kepada wartawan pada Senin (13/4/2026).
Sahat menyebut laporan itu dilayangkan agar polemik yang berkembang di masyarakat dan media sosial bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Dalam laporannya, Sahat menyerahkan sejumlah barang bukti yang salah satunya adalah video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM.
"Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID ElokRepelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budianto Tarigan menilai bahwa ada kepentingan politik di balik pelaporan terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya.
Jusuf Kalla dilaporkan ke polisi setelah potongan ceramahnya yang bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 5 Maret 2026, viral di media sosial.
Menurut narasi yang beredar, ceramah JK yang membahas konflik Poso dan Ambon serta penggunaan istilah mati syahid oleh pihak-pihak yang bertikai dituding telah menistakan ajaran Kekristenan.
JK kemudian dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan sejumlah organisasi lainnya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.
Menurut Budianto, ceramah Jusuf Kalla yang sengaja dipotong dan diviralkan menunjukkan adanya agenda politik tertentu yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Apalagi, kasus yang menyeret JK saat ini berkaitan dengan topik SARA yang sangat sensitif di tengah masyarakat Indonesia.
Padahal, Budianto menilai bahwa poin penting dari isi ceramah Jusuf Kalla justru mengingatkan agar konflik berdarah yang terjadi di masa lalu tidak boleh terulang kembali.
"Arahnya politik dan ada kepentingan politik di situ.
Soal siapa yang bermain banyak kepentingan juga di situ," kata Budianto dalam podcast Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu (15/4/2026).
"Kita masuk ke sebuah materi isu yang sangat sensitif yang berbau SARA.
Ini isu yang sangat sensitif dengan kondisi kultur dan psikologis bangsa Indonesia."
"Dari isi pembicaraan Pak JK, materi dia bicara mengenai pengalaman dia menangani konflik Ambon, Poso yang beliau ceritakan, dan menurut saya, dia mau menyampaikan pesan bahwa kita jangan lagi mengulangi pengalaman pahit masa lalu.
Itu sebenarnya poinnya."
"Tapi ketika video ini dipotong sampai kehilangan konteks, dipotong, diviralkan.
Jadi ini menurut saya adalah agenda yang terencana, agenda setting, pasti ada kepentingan politik di situ."
Budianto kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya yakin pelaporan terhadap Jusuf Kalla berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Menurut Budianto yang menjabat Wakil Ketua Umum ProJo periode 2014 hingga 2019, aktor-aktor yang memainkan isu ceramah JK adalah para pendukung Jokowi.
Ia menyebut nama Ade Armando yang saat ini aktif di Partai Solidaritas Indonesia, partai yang dipimpin oleh anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep.
Budianto juga menyebut Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat selaku salah satu pelapor JK ke Polda Metro Jaya ternyata juga aktif di PSI.
"Framing ini dibangun atas pernyataan JK.
Menurut keyakinan saya, ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi," jelas Budianto.
"Karena aktor-aktor yang bermain di sekitar isu ini adalah orang-orang yang punya irisan kuat dengan Pak Jokowi."
"Kalau enggak salah, Ade Armando ini kan irisan kuat, beliau di PSI.
Kalau enggak salah juga, salah satu yang mengadukan itu adalah dari unsur GAMKI, itu Sahat, kawan itu sekarang aktif di partai PSI."
"Sangat sulit kita bantah kalau enggak ada irisan politik."
Sebelumnya, Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan bahwa pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya.
Sahat menilai bahwa ceramah JK telah melukai perasaan umat Kristen serta menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat.
"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla.
Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Sahat kepada wartawan pada Senin (13/4/2026).
Sahat menyebut laporan itu dilayangkan agar polemik yang berkembang di masyarakat dan media sosial bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Dalam laporannya, Sahat menyerahkan sejumlah barang bukti yang salah satunya adalah video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM.
"Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
