Repelita Jakarta - Gelombang penolakan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kian meluas menyusul maraknya laporan kasus gangguan kesehatan massal yang menimpa para pelajar penerima manfaat.
Kritik tajam mengenai berbagai kelemahan mendasar program strategis tersebut dipaparkan secara gamblang dalam sebuah sesi wawancara khusus yang ditayangkan oleh kanal YouTube Tribunnews pada hari Kamis tanggal 17 September 2026.
ADVERTISEMENT
Melalui diskusi mendalam tersebut, Direktur Pemberitaan Febby Mahendra Putra mengupas fenomena krusial ini bersama perwakilan dari koalisi masyarakat MBG Watch, Annette Mau.
Febby Mahendra Putra membeberkan draf data mencengangkan di mana hingga pertengahan bulan September tahun ini, jumlah korban dugaan keracunan hidangan sekolah telah menembus angka kisaran 50.000 siswa di 36 provinsi.
Annette Mau menilai rentetan peristiwa memilukan yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan tersebut bukan merupakan bentuk bencana alam biasa, melainkan akibat dari kegagalan skema kebijakan pemerintah yang cacat sejak awal.
Pihak perwakilan koalisi tersebut memaparkan kelemahan fatal pertama di mana proyek berskala masif ini dipaksakan berjalan sejak awal Januari tanpa kepemilikan regulasi berupa payung hukum perundang-undangan yang jelas.
Selain ketiadaan dasar hukum, program yang menyerap anggaran sangat besar itu juga langsung dieksekusi secara serentak di berbagai wilayah tanpa melalui tahapan proses uji coba atau simulasi dalam skala lokal terlebih dahulu.
Kecacatan mendasar lainnya yang disoroti oleh MBG Watch adalah kentalnya muatan konflik kepentingan akibat penyerahan operasional pengelolaan unit dapur Satuan Pelayanan Makanan Bergizi kepada pihak ketiga yang berorientasi rente keuntungan.
Annette Mau membandingkan dengan sistem di negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan di mana fasilitas pengolahan hidangan sekolah dikuasai penuh oleh negara demi menjamin keamanan serta standar nutrisi para siswa.
Ia juga menyayangkan ketiadaan basis data resmi atau platform transparansi dari Badan Gizi Nasional yang dapat diakses publik guna memantau perkembangan penanganan medis serta sanksi bagi pengelola dapur yang lalai.
Atas dasar pertimbangan kegawatdaruratan tersebut, pihak MBG Watch merekomendasikan kepada pihak pemerintah untuk segera mengambil langkah berani berupa penghentian total seluruh operasional distribusi makanan gratis di tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
