Repelita Jakarta - Sebuah unggahan dari akun Erizeli Jely Bandaro menyoroti kritik media internasional terhadap arah kebijakan ekonomi dan demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Menurut akun tersebut, sorotan seperti yang dimuat oleh The Economist pada dasarnya menyinggung persoalan lama di mana populisme politik sering lebih dominan dibanding penguatan teknokrasi, sains, dan tata kelola institusi.
ADVERTISEMENT
Erizeli Jely Bandaro kemudian menegaskan bahwa dalam negara modern, legitimasi tidak cukup hanya dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan kebijakan yang rasional, transparan, dan berbasis data.
Ketika kebijakan lebih diarahkan untuk menjaga popularitas jangka pendek, APBN perlahan berubah menjadi alat stabilisasi politik, bukan instrumen transformasi ekonomi.
Belanja membesar, tetapi produktivitas dan kapasitas industri tidak tumbuh sebanding dengan peningkatan anggaran yang digelontorkan.
Padahal persaingan global saat ini ditentukan oleh penguasaan teknologi, artificial intelligence, semikonduktor, biotechnology, robotics, dan industrial science ecosystem yang menjadi medan pertempuran utama antarnegara.
China memahami hal ini sejak lama dengan membangun negara berbasis teknokrasi industri, memperbesar investasi penelitian dan pengembangan, serta menghubungkan dunia universitas dengan sektor manufaktur.
Hasil dari strategi jangka panjang tersebut adalah lahirnya perusahaan-perusahaan raksasa seperti Huawei, BYD, CATL, dan DJI yang mendominasi pasar global.
Sebaliknya, banyak negara berkembang masih terjebak pada pembangunan fisik tanpa penguasaan teknologi inti yang menjadi nilai tambah utama.
Smelter dibangun tetapi engineering lemah, refinery berdiri namun tetap bergantung pada teknologi asing, food estate dibuka tetapi produktivitasnya rendah.
Pembangunan model seperti ini pada akhirnya hanya menciptakan ketergantungan baru terhadap negara-negara maju pemilik teknologi.
Kritik terhadap demokrasi Indonesia juga berkaitan erat dengan konsentrasi kekuasaan dan melemahnya ruang koreksi dari institusi-institusi yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang.
Ketika oposisi, akademisi, technocrat, dan civil society kehilangan ruang dalam proses kebijakan, keputusan negara lebih mudah menjadi kompromi elite daripada hasil deliberasi ilmiah yang partisipatif.
Tantangan Indonesia hari ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun negara yang modern, teknokratis, berbasis sains, namun tetap demokratis dan akuntabel.
Sebab sejarah menunjukkan, bangsa besar tidak dibangun hanya oleh kekuatan politik, melainkan oleh kemampuan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi kebijakan publik dan demokrasi sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
