Repelita Jakarta - Media internasional The Economist menerbitkan ulasan kritis mengenai dinamika politik dan ekonomi Indonesia setelah dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Laporan tersebut menyoroti anjloknya angka penerimaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini berada di posisi 45 persen.
ADVERTISEMENT
Tingkat kepercayaan publik tersebut tercatat mengalami kemerosotan tajam jika dibandingkan dengan capaian setahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka 81 persen.
The Economist membeberkan faktor utama pertama pemicu turunnya elektabilitas tersebut berasal dari anjloknya tingkat kepercayaan para pemodal serta investor asing.
Kondisi pasar saham dalam negeri mengalami penurunan drastis hingga mencapai 40 persen sepanjang tahun 2026.
Perkembangan tersebut menempatkan kinerja pasar modal Indonesia dalam jajaran terburuk di tingkat global.
Ketegangan pasar modal nasional semakin menguat pascapenilaian Morgan Stanley Capital International yang mengancam bakal menurunkan status pasar keuangan Indonesia pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Laporan tersebut turut menggarisbawahi dampak dari ketidakpastian arah kebijakan pemerintah terhadap stabilitas mata uang rupiah serta arus investasi langsung.
"Arus investasi asing langsung (FDI), yang melonjak di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ia menjalin kerja sama dengan perusahaan pertambangan Tiongkok, ternyata mengecewakan."
"FDI seharusnya melonjak pesat, seperti yang terjadi di negara tetangga (Indonesia) seperti Vietnam dan Malaysia, yang didorong oleh booming kecerdasan buatan (AI) dan perdagangan global yang kuat."
"Namun, kebijakan Prabowo yang tidak menentu membuat Indonesia menjadi negara yang sulit diprediksi," kata The Economist.
Faktor mendasar kedua yang disoroti berkaitan dengan persoalan struktural perekonomian yang belum terselesaikan secara tuntas.
Kondisi pasar tenaga kerja dinilai masih menghadapi rintangan besar yang ditandai oleh penurunan pendapatan warga kelas menengah serta maraknya pengangguran terdidik.
Target pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dianggap sebagai sasaran yang sangat berat untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
Dua program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis serta pendirian Koperasi Desa Merah Putih turut dipandang menjadi beban bagi keuangan negara.
"Inisiatif-inisiatif utama Prabowo terbukti boros yaitu program makan siang gratis di sekolah yang membutuhkan anggaran senilai 13 miliar dolar per tahun serta pendirian 80.000 koperasi desa yang dikelola negara yang dirasa tidak perlu tetapi tetap dilakukan."
"Trik-trik semacam itu dulu memang populer (untuk menggaet dukungan)."
"Namun, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa para pemilih, setelah merasakannya sendiri, kini tidak lagi begitu berkesan," katanya.
Kegagalan pengelolaan sektor ekonomi tersebut dikhawatirkan dapat mengikis dukungan politik dari jajaran elit partai koalisi pendukung pemerintah.
The Economist mencatat mulai bermunculannya pergerakan dari pimpinan partai yang mempertimbangkan langkah penolakan terhadap garis kebijakan istana.
Peta politik nasional juga diwarnai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan syarat pencalonan.
"Dua mantan presiden Indonesia lainnya yang masih hidup (Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri), kabarnya juga sedang melakukan manuver politik."
"Stabilitas politik selama dua tahun pertama masa jabatan Prabowo mungkin tidak akan bertahan lama," katanya.
Dukungan kuat dari jajaran TNI dan Polri yang mengitari presiden turut memicu kekhawatiran publik terkait potensi peredaman suara kritis masyarakat.
Kekhawatiran tersebut mencuat menjelang momentum peringatan dua tahun masa pemerintahan yang diwarnai isu dugaan peredaman aksi demonstrasi aktivis.
The Economist menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan populis yang diterapkan selama ini telah mencapai batas efektivitasnya.
"Sayangnya, hambatan utama bagi terwujudnya potensi tersebut adalah Prabowo sendiri."
"Memang, ekspektasi saat ini begitu rendah sehingga perbaikan kebijakan sekecil apapun dapat meningkatkan kepercayaan investor."
"Pasar saham dan mata uang yang lebih stabil juga dapat meredakan sebagian tekanan politik."
"Namun, agar Indonesia dapat mencapai performa terbaiknya, Prabowo harus menyadari bahwa pendekatan populisnya telah menemui jalan buntu," katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
