Berita, Ekonomi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Merespons Surat Protes Kadin China Kepada Presiden Prabowo Soal Tekanan Regulasi Nikel

Repelita.id

14 May 2026 17:28 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Merespons Surat Protes Kadin China Kepada Presiden Prabowo Soal Tekanan Regulasi Nikel
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan resmi mengenai nota keberatan yang dilayangkan oleh Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.

Pimpinan otoritas sektor energi tersebut mengaku telah mengambil langkah cepat dengan menginisiasi dialog langsung bersama perwakilan pengusaha serta utusan diplomatik dari negara tirai bambu tersebut di ibu kota.

ADVERTISEMENT

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil Lahadalia di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, seperti dikutip Kamis, 14 Mei 2026.

Kendati koordinasi secara lisan telah berjalan secara intensif, ia membeberkan fakta bahwa naskah fisik dari dokumen protes yang ditujukan kepada kepala negara tersebut belum sampai ke mejanya.

“Belum dapat suratnya,” kata dia singkat.

Dokumen keberatan dari para penanam modal asing tersebut diketahui berisi keluhan komprehensif mengenai serangkaian kebijakan fiskal baru domestik seperti pembengkakan pungutan royalti sektor pertambangan mineral.

Para investor asing juga memprotes pemangkasan kuota produksi tahunan nikel serta kewajiban penempatan devisa hasil ekspor yang dinilai terlalu membebani sirkulasi keuangan operasional korporasi internasional di dalam negeri.

Selain itu, regulasi mengenai pengetatan izin tinggal bagi tenaga kerja asing serta ancaman penghapusan insentif kendaraan listrik dituding memicu lonjakan biaya produksi yang merusak kepastian iklim investasi hilirisasi.

Sebagai penguasa pasar modal terbesar di industri pengolahan nikel tanah air, asosiasi pengusaha tersebut memperingatkan pemerintah bahwa pengetatan regulasi sepihak berisiko mengancam stabilitas rantai pasok global dan memicu pemutusan hubungan kerja massal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung