Menteri Pariwisata Gelagapan Dicecar DPR, Burhanuddin Muhtadi: Saleh Daulay Kayak Dosen Uji Skripsi
Repelita Jakarta - Momen Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tampak gelagapan saat dicecar dalam rapat Komisi VII DPR RI viral di media sosial dan menuai beragam komentar .
ADVERTISEMENT
Rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (1/4/2026) tersebut memanas ketika Ketua Komisi VII Saleh Daulay menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2026 .
Data atau informasi yang dipaparkan oleh jajaran Kemenpar dinilai tidak sinkron ketika disampaikan di depan para anggota dewan .
Saleh Daulay kemudian menghitung ulang rincian anggaran di beberapa kedeputian yang dinilainya tidak sesuai dengan total pagu efektif sebesar Rp1,46 triliun .
Widiyanti pun tampak kebingungan saat diminta menjelaskan selisih angka pada bagian tugas pembantuan dan pemasaran yang mencapai Rp5,7 miliar .
Pihak staf biro perencanaan kementerian yang dimintai keterangan juga tidak mampu memberikan angka eksak untuk menjawab pertanyaan dari Komisi VII .
"Ini eksak kalau angka itu. Ini dari tadi masalahnya enggak pas ikutan angka-angka ini, makanya saya soal," tegas Saleh Daulay dengan nada tinggi saat mempertanyakan laporan tersebut .
Merespons kejadian tersebut, akademisi sekaligus peneliti Burhanuddin Muhtadi ikut berkomentar soal aksi Saleh Daulay yang mencecar Menteri Widiyanti hingga gelagapan .
Ia mengingat bahwa Saleh Daulay merupakan koleganya saat masih sama-sama mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta .
"ini dulu kolega saya di FISIP UIN. Ia mengajar Filsafat, tapi mengundurkan diri sebagai dosen karena maju sebagai caleg dan terpilih," ungkap Burhanuddin dalam cuitannya di media sosial .
Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut gaya Saleh Daulay saat mencecar Menteri Widiyanti sangat mirip dengan seorang dosen yang sedang menguji skripsi mahasiswanya .
"Di video ini, Saleh kayak dosen yang sedang menguji skripsi mahasiswa," pungkas Burhanuddin Muhtadi mengomentari aksi tegas rekannya tersebut .
Komisi VII DPR RI akhirnya memberikan waktu lima hari kerja bagi Kementerian Pariwisata untuk menyerahkan perbaikan data anggaran guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBN 2026 di sektor pariwisata .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
