Repelita [Jakarta] - Penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, memicu reaksi keras.
Titin secara terbuka menyatakan persetujuannya atas sangkaan tersebut dalam kasus dugaan suap audit pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
ADVERTISEMENT
Momen tersebut terjadi saat ia dikawal petugas menuju tahanan mobil di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juni 2026.
“Saya tidak terima uang ya, ini tidak adil, saya hanya pelaksana,” tegasnya di hadapan awak media.
Tidak berhenti sampai di situ, Titin melontarkan pernyataan yang menyeret nama jajaran petinggi di lembaganya sebagai pihak yang sebenarnya menikmati aliran dana haram itu.
"Pimpinan saya berjenjang yang terima uang," ungkapnya meskipun tidak memaparkan detail sosok yang ia maksud.
Keterlibatan Titin merupakan hasil pengembangan dari operasi penangkapan tangan terhadap Bupati Muara Enim, Edison, yang diduga menyuap pemeriksa untuk menutupi temuan audit.
Penyidik mendapati praktik lancung ini dijalankan dengan skema distribusi dana melalui rekening nominee untuk menyamarkan jejak transaksi dari para rekanan proyek.
Selain Titin, KPK turut menahan Augus Dwianggara serta pihak lain yang diduga ikut aktif dalam memperlancar skema suap tersebut.
Total nilai barang bukti yang berhasil diamankan penyidik mencapai Rp1,9 miliar, terdiri dari uang tunai berbagai mata uang hingga catatan elektronik.
Hingga kini, proses investigasi masih terus bergulir guna mengungkap aktor lain yang terlibat dalam konspirasi konspirasi di lingkup pemerintah daerah tersebut.*
Editor: 91224 R-ID Elok
