Meresahkan Publik, Beli Gas 3kg Pakai Sidik Jari dan Retina
Penulis: Rina Syafri
ADVERTISEMENT
Usulan DPR agar pembelian LPG 3 kg dilakukan dengan verifikasi sidik jari dan retina menimbulkan kegelisahan yang wajar di tengah masyarakat. Kebijakan yang diklaim sebagai langkah efisiensi subsidi ini justru berpotensi menambah beban psikologis dan administratif bagi rakyat kecil yang hanya ingin membeli tabung gas seharga sekitar Rp20.000.
Sidik jari dan retina adalah data biometrik yang bersifat permanen, tidak bisa diganti seperti kata sandi. Penyimpanan data semacam ini menuntut sistem keamanan siber yang sangat kuat. Sementara itu, catatan historis menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi di Indonesia masih rentan terhadap kebocoran. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah negara sudah benar-benar siap melindungi data biometrik rakyat dari risiko penyalahgunaan? Tanpa jaminan perlindungan yang kokoh, kebijakan ini justru membuka celah baru bagi eksploitasi identitas warga.
Rakyat miskin selama ini menjadi sasaran utama subsidi LPG 3 kg. Namun, penerapan verifikasi biometrik berpotensi memperkuat stigma bahwa kelompok ini selalu dicurigai. Padahal, akar masalah kebocoran subsidi sering kali terletak pada rantai distribusi, lemahnya pengawasan, dan praktik mafia energi, bukan pada konsumen akhir. Menempatkan rakyat kecil sebagai objek pengawasan intensif, sementara aktor besar tetap longgar, mencerminkan ketidakseimbangan dalam kebijakan publik.
Dengan dalih efisiensi, rakyat kecil dipaksa menyerahkan privasi biologis mereka demi subsidi, sementara elite jarang menghadapi pengawasan serupa. Kebijakan publik yang baik seharusnya memberdayakan dan membebaskan. Bukan menimbulkan rasa takut atau merendahkan martabat. Rakyat tidak menolak perbaikan distribusi, tetapi menolak pendekatan yang menjadikan mereka objek eksperimen tanpa solusi komprehensif terhadap kebocoran di hulu.
Jika DPR dan pemerintah sungguh berpihak pada rakyat, maka prioritas utama seharusnya adalah memperkuat pengawasan distribusi, memberantas praktik mafia, serta membangun sistem data yang transparan dan aman terlebih dahulu. Verifikasi biometrik hanya layak dipertimbangkan setelah fondasi perlindungan data dan keadilan sosial benar-benar terjamin. Kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial akan lebih efektif membangun kepercayaan publik daripada pendekatan yang justru menjauhkan penguasa dari rakyat yang mereka wakili.(*)
