Repelita Jakarta - Mewahnya belanja Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah kondisi ekonomi yang sulit menjadi sorotan tajam publik setelah rincian pengadaan barang tahun anggaran 2025-2026 terungkap pada pertengahan April 2026.
Publik dikejutkan dengan pos belanja fantastis yang dinilai tidak menyentuh substansi pemberian makan bagi siswa, melainkan tersedot untuk berbagai kebutuhan non-inti yang berlebihan.
ADVERTISEMENT
Pengadaan sekitar 21.000 unit motor listrik bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggarkan dengan total nilai mencapai Rp1,39 triliun, sebuah kebijakan yang dinilai boros oleh sejumlah pengamat.
Alokasi dana sebesar Rp6,9 miliar untuk pengadaan kaus kaki, ditambah belanja alat makan hingga jasa event organizer untuk kegiatan seremonial ikut menyedot porsi anggaran yang tidak kecil.
Di tengah urgensi pemenuhan protein hewani bagi anak, anggaran justru mengalir deras ke instrumen pendukung yang bersifat administratif dan jauh dari kegiatan inti program.
Kontras dengan belanja aset yang masif, operasional di lapangan justru tersendat dengan tercatat 1.528 SPPG di seluruh Indonesia dihentikan sementara operasionalnya per 25 Maret 2026.
Dengan rata-rata satu SPPG melayani 3.000 hingga 4.000 siswa, diperkirakan lebih dari 4,5 juta anak kehilangan akses harian terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa suspensi tersebut.
Akuntan sekaligus penulis produktif Indonesia, Tere Liye, melontarkan sindiran tajam melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 14 April 2026 menanggapi pola belanja BGN yang dinilai berlebihan.
Sumber:
@terelive di Instagram - unggahan 14 April 2026
"Cuitan: Saya sih tidak kaget dengan semakin gilanya BGN ini belanja barang. Setelah motor listrik 21.000 unit, tentu saja printilan lain juga akan dibeli."
Dalam unggahan terpisah, Tere Liye mengungkapkan bahwa pengadaan laptop dan tablet masing-masing mencapai 30.000 unit dengan harga satuan yang dapat menembus angka Rp17 juta per buah.
Ia menegaskan bahwa dengan anggaran super masif tersebut, harga per unit laptop atau tablet bisa mencapai Rp17 juta, sebuah angka yang disebutnya tidak masuk akal untuk kebutuhan petugas di dapur.
Penulis produktif itu mempertanyakan urgensi pemberian tablet dan laptop berspesifikasi tinggi seharga Rp17 juta kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di dapur.
Sementara itu, pada awal April 2026, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, justru mendapat teror berupa intimidasi, ancaman penyiraman air keras, hingga ancaman pembunuhan setelah mengkritik program MBG.
Bhima mengungkapkan bahwa intensitas serangan tersebut meningkat setelah pihaknya melayangkan gugatan hukum terkait kebijakan pemerintah dan kerja sama internasional yang dinilai merugikan.
Ia menilai rentetan teror ini merupakan sinyal buruk bagi iklim penelitian di Indonesia yang seharusnya mendapat perlindungan dalam menyuarakan hasil kajian akademik.
Selain Bhima, sejumlah rekannya di Celios juga dilaporkan mendapat teror serupa yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan dengan kritik mereka terhadap program MBG.
Sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik menilai terdapat diskoneksi yang serius antara visi presiden dengan eksekusi di level teknis pelaksanaan MBG di lapangan.
Target utama perbaikan gizi seharusnya bersifat output oriented, mengukur seberapa banyak anak yang status gizinya membaik setelah menerima program.
Namun potret belanja BGN saat ini lebih mencerminkan pendekatan input oriented yang bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan gizi anak Indonesia.
Tanpa koreksi mendalam, dikhawatirkan program Makan Bergizi Gratis hanya akan menjadi proyek pengadaan barang berskala besar, sementara piring-piring di meja sekolah tetap kosong.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
