MKD Panggil Habib Aboe Bakar soal Pernyataan Ulama dan Pesantren di Madura Terlibat Jaringan Narkoba

Repelita Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI melayangkan surat pemanggilan kepada Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai tindak lanjut atas pernyataannya yang memicu kontroversi terkait dugaan keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam jaringan narkoba.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyebut surat undangan permintaan keterangan itu telah dikirimkan kepada Aboe Bakar dan ia telah menerima informasi mengenai kesediaan Aboe Bakar untuk hadir memenuhi panggilan tersebut pada Selasa (14/4/2026).

"Info yang saya dapat, beliau besok hadir jam 12," ujar Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (13/4/2026).

Berdasarkan dokumen surat resmi MKD bernomor 148/PW.09/05/2026 yang ditandatangani Wakil Ketua MKD R.H. Imron Amin pada 13 April 2026, pemanggilan ini didasari oleh maraknya pemberitaan dan perhatian masyarakat atas pernyataan Aboe Bakar.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa MKD telah melakukan verifikasi perkara sebelum memutuskan untuk meminta keterangan langsung dari politisi PKS tersebut terkait pernyataan tentang keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba.

Sebelumnya, Aboe Bakar dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Kepala Badan Narkotika Nasional di Komplek Parlemen pada Selasa (7/4/2026) menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif dan progresif untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya.

Ia menegaskan bahwa perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan sendirian oleh BNN melainkan harus melibatkan sinergi kuat antara Polri, Pemerintah Daerah, hingga elemen masyarakat terkecil.

"Tanpa kolaborasi yang solid, upaya kita tidak akan mencapai hasil yang optimal. Kita harus mempelajari benar cara-cara kerja (jaringan narkoba), sehingga undang-undang itu bisa menyesuaikan," ujar Aboe.

Dalam rapat tersebut, politisi senior PKS ini melontarkan pernyataan mengejutkan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya keterlibatan oknum tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan di Madura dalam peredaran narkoba.

"Contoh, Madura. Saya itu kaget, Pak, ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika, coba cek benar tidak? Pesantren-pesantren itu juga, Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ, Pak. Ada cuan di situ, cuannya banyak, bukan dikit," ungkap Aboe Bakar di hadapan Kepala BNN.

Ia menduga kuat bahwa motif ekonomi atau keuntungan materiil yang sangat besar menjadi daya tarik utama bagi jaringan narkoba untuk menyusup ke berbagai lapisan masyarakat.

Legislator asal Kalimantan Selatan ini juga menyatakan kekhawatirannya bahwa peredaran gelap narkoba tidak hanya dimainkan oleh pengedar kelas teri melainkan melibatkan sosok-sosok yang memiliki posisi kuat.

"Nah, saya khawatir yang bermain-main ini, ya maaf ya, kita tidak tendensius, saya khawatir yang bermain ya yang punya posisi-posisi, Pak. Karena ini, atau pebisnis-pebisnis besar," tambahnya.

Aboe Bakar juga mengingatkan BNN untuk memperketat pengawasan di jalur-jalur rawan seperti daerah perbatasan dan pinggiran laut yang sering menjadi pintu masuk barang haram ke wilayah kedaulatan Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok