Repelita Jakarta - Momentum pengumuman mundurnya Nusron Wahid dari jajaran elite dewan pimpinan pusat Partai Golkar memantik polemik besar seputar keterbukaan informasi di internal organisasi.
Kabar pelepasan jabatan struktural tersebut dinilai janggal karena baru diungkap ke ranah publik pasca mencuatnya operasi tangkap tangan senyap oleh komisi antirasuah.
ADVERTISEMENT
Langkah pasif dari jajaran petinggi partai beringin ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya upaya penyembunyian status hukum kader dari pantauan masyarakat luas.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menaruh perhatian serius terhadap kebungkaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang enggan memberikan klarifikasi gamblang ke media.
Kecurigaan ini merebak setelah Sekretaris Jenderal partai, Sarmuji, melontarkan pembelaan bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah menyerahkan surat pelepasan jabatan sejak setengah tahun lalu.
Menurut pemantauan lembaga swadaya tersebut, jika pengunduran diri itu memang valid terjadi sejak lama, pihak manajemen partai tidak semestinya menutup rapat informasi struktural tersebut.
"Kalau Bahlil masih bungkam soal status Nusron itu pasti ada apa-apanya tuh. Padahal kalau benar Nusron mundur enam bulan lalu, Bahlil dan Golkar tidak punya beban lagi," kata Muslim, Minggu, 20 September 2026.
Lebih lanjut, analisis pergerakan sipil mendeteksi adanya kejanggalan kronologis karena pengakuan dari internal partai baru meluncur seusai skandal agraria terbongkar.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mengamankan belasan orang dan menyita ratusan miliar rupiah terkait suap pemecahan hak guna bangunan di instansi pertanahan nasional.
"Yang menjadi dugaan publik, Nusron masih anggota atau pengurus Golkar. Makanya Bahlil jadi kikuk. Bacaan publik Bahlil dan Golkar dianggap lindungi Nusron dan terduga koruptor," ujarnya.
Publik mencium adanya ketidakselarasan antara realita keorganisasian dengan pernyataan defensif yang dikeluarkan oleh jajaran teras partai politik penguasa tersebut.
"Bungkamnya Bahlil ini menyimpan misteri soal keberadaan Nusron di Golkar. Bisa jadi Nusron masih anggota atau pengurus Golkar. Saat kejadian OTT soal BPN yang seret nama Nusron baru diakui mundur. Enam bulan lalu? Aneh saja," tuturnya.
Dirinya mendesak agar ada transparansi total mengenai status keanggotaan terperiksa korupsi tersebut demi menjaga kredibilitas iklim politik serta penegakan hukum di tanah air.
"Kalau mundur dari Golkar? Kenapa enggak ada berita dan pengumuman. Terlihat antara Ketum Golkar, Bahlil dan Sekjen Golkar sedang bersandiwara bela Nusron?" tanya Muslim.
Sebelumnya, pihak sekjen mengklaim bahwa proses pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara tatap muka langsung di hadapan sang ketua umum di markas pusat.
Kendati melepas posisi struktural selaku Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian, figur politisi senior tersebut dilaporkan masih memegang kartu keanggotaan aktif partai.
Di sisi lain, lingkaran perkara suap pertanahan ini telah menyeret delapan orang tersangka, termasuk Dirjen Lampri serta oknum pengembang properti papan atas di Bogor.
Menanggapi bergulirnya proses hukum pidana tersebut, Nusron Wahid secara terpisah menyatakan bakal bersikap kooperatif dan menghormati seluruh rangkaian penyidikan di komisi antirasuah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
