Repelita Jakarta - Isu integritas pemerintahan kembali menjadi sorotan tajam menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto yang belum juga memberhentikan Nusron Wahid dari posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi menilai sikap pemerintah tersebut berpotensi memicu keraguan publik terhadap keseriusan agenda pemberantasan rasuah di tingkat kabinet.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangan Muslim, masyarakat luas dikhawatirkan dapat membangun asumsi bahwa kepala negara melindungi pihak-pihak tertentu yang terseret lingkaran hitam penyalahgunaan wewenang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muslim Arbi kepada wartawan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026, menyoroti posisi strategis Menteri ATR di tengah proses hukum berjalan.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menjerat sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan terkait perkara pengurusan izin pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor.
Dari total delapan tersangka yang ditetapkan lembaga antirasuah, sebagian di antaranya diidentifikasi sebagai figur yang memiliki kedekatan khusus dengan sang menteri.
Kendati demikian, hingga detik ini, lembaga penegak hukum belum menetapkan Menteri ATR sebagai tersangka resmi dalam skandal suap pengurusan Hak Guna Bangunan tersebut.
Penyidik KPK menegaskan bahwa pemanggilan terhadap pejabat tinggi kementerian tersebut sepenuhnya bergantung pada urgensi serta perkembangan alat bukti di lapangan.
Sementara itu, langkah penggeledahan telah dilakukan penyidik pada sejumlah ruang kerja direktorat jenderal di lingkungan kementerian terkait untuk mengamankan barang bukti tambahan.
Namun, tidak tersentuhnya ruang kerja utama menteri dalam operasi penggeledahan tersebut menuai kritik pedas dari berbagai kalangan pengamat independen.
Muslim Arbi secara khusus menyatakan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak ragu memeriksa seluruh lini apabila ditemukan petunjuk keterlibatan pihak yang lebih tinggi.
Pencopotan sementara pejabat terkait dari jabatannya dinilai bukan bentuk vonis bersalah, melainkan langkah terukur guna menjaga kredibilitas serta independensi penyidikan.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan nasional selama ini kerap mendeklarasikan komitmen anti-korupsi yang menuntut pembuktian nyata dalam setiap penegakan hukum tanpa tebang pilih.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
