Repelita Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi laporan polisi terhadap akademisi Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun yang kerap mengkritik pemerintah dengan mengendus adanya skenario memojokkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan anti kritik, anti demokrasi, kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 18 April 2026.
ADVERTISEMENT
Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan publik, sekeras apa pun, adalah hak konstitusional yang tidak selayaknya berujung di meja hukum atau proses pidana.
Ia menilai laporan terhadap Feri Amsari terkait kritik swasembada pangan maupun Ubaedillah Badrun soal opini Prabowo-Gibran Beban Bangsa adalah langkah yang berlebihan dan tidak perlu.
Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu, jelas Pigai.
Pigai mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, warga negara adalah pemegang hak atau rights holder, sementara pemerintah adalah pemegang kewajiban atau obligation holder.
Oleh karena itu, kritik merupakan instrumen kontrol sosial yang dilindungi konstitusi dan harus dilawan dengan argumentasi, bukan dengan jeruji besi.
Ia menegaskan bahwa selama kritik tidak mengandung unsur penghasutan makar, fitnah ad hominem, atau serangan terhadap suku, ras, dan agama, maka tidak ada alasan untuk memenjarakan pemberi pendapat.
Pendapat yang bersifat kritik tidak dapat dipidana atau dipenjarakan, kecuali mengandung unsur penghasutan yang mengarah pada perbuatan makar, disertai tindakan ad hominem, serta serangan terhadap suku, ras, dan agama, tegas Pigai.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
