Repelita [Jakarta] - Negosiator perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen, memberikan imbauan penting kepada publik Aceh agar memandang bendera Gerakan Aceh Merdeka murni sebagai bagian dari sejarah masa lalu.
Simbol tersebut tidak boleh disalahgunakan demi pemenuhan agenda atau keuntungan golongan tertentu di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Penuturan tersebut disampaikan Juha usai menghadiri peringatan Hari Damai Aceh yang diselenggarakan Badan Reintegrasi Aceh di Banda Aceh.
Tokoh perdamaian itu merespons insiden pengibaran bendera bulan bintang yang diwarnai kericuhan oleh sekelompok massa di halaman Masjid Raya Baiturrahman.
Tindakan provokatif semacam itu dinilai mencederai suasana kedamaian yang selama ini telah dirawat bersama seluruh elemen masyarakat.
"Pendapat kita dan diskusi di perundingan Helsinki tahun 2005. Kita harus hormati bendera GAM sebagai sejarah, itu paling penting. Menggunakan bendera GAM untuk kepentingan lain menurut saya tidak bagus," tutur Juha Christensen, Sabtu (15/8/2026).
Kesepakatan damai Helsinki pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip martabat bagi setiap warga tanpa terkecuali.
Seluruh pihak diminta menghentikan berbagai tindakan sensitif yang berpotensi merusak keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Itu tidak bagus untuk suasana. Kita harus juga ingat itu di butir MoU adalah dignity for all," imbuhnya.
Fondasi kedamaian di Serambi Makkah harus terus dirawat karena menjadi contoh teladan bagi wilayah lain yang pernah berkonflik.
Pertumbuhan ekonomi daerah masih membutuhkan perhatian serius karena tertinggal dibandingkan provinsi lain di Nusantara.
Kunci utama pemulihan ekonomi terletak pada terjaganya iklim keamanan yang stabil serta tingginya tingkat kepercayaan investor.
Konsolidasi politik internal yang solid menjadi syarat mutlak untuk menarik minat penanam modal asing maupun domestik.
"Itu Aceh tertinggal sedikit kalau kita bandingkan dengan provinsi lain. Di mana-mana pernah ada konflik. Selalu untuk dapat ekonomi kembali normal memakan waktu," ungkapnya.
Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan didorong untuk segera menuntaskan sisa butir kesepakatan damai yang belum terealisasi sepenuhnya.
"Menurut saya tidak ada banyak. Mungkin ada 1, 2, 3 tetapi tentu bukan semua butir-butir 100 persen. Itu harus dicapai dan jaga sama-sama supaya kita bisa mencapai 100 persen," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok