Repelita Jakarta - Pemerhati sosial dan ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Dr Nurmadi Harsa Sumarta memberikan pandangan kritis terkait manuver politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyoroti berbagai polemik yang mengiringi rekam jejak pendidikan serta rangkaian tindakan kontroversial yang dilakukan oleh sang pejabat negara.
ADVERTISEMENT
Menurutnya istilah gabrul dalam bahasa Jawa menggambarkan perilaku curang berbohong serta suka mengklaim sesuatu yang bukan merupakan haknya.
Hal tersebut dinilai sangat tercermin dari perbedaan riwayat pendidikan di KPUD, KPU, hingga Sekretariat Negara dengan fakta lapangan.
Catatan riwayat dari tingkat sekolah menengah pertama, Orchid Park Secondary School, UTS, hingga MDIS menunjukkan ketidaksesuaian periode serta dokumen pendukung.
Publik juga dinilai belum melupakan berbagai kontroversi terdahulu sejak menjelang pemilihan umum yang diwarnai pengingkaran meski bukti mengarah kuat.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan absennya nilai kejujuran serta rasa tanggung jawab penuh dari seorang figur publik sekelas Gibran Rakabuming Raka.
Secara aturan dasar mestinya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administratif untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo pada masa lalu.
Namun berkat dukungan kekuasaan orang tua pada tahun 2019 terbit surat keterangan penyetaraan pendidikan agar terlihat lulus setingkat SLTA dan sarjana.
Berbekal surat keterangan itu pula pencalonan sebagai Wali Kota hingga pendaftaran kontestasi Pemilihan Presiden 2024 dapat berjalan mulus tanpa verifikasi ketat.
Seluruh dokumen publik yang semestinya transparan justru ditutup rapat melalui berbagai aturan sengaja demi menyembunyikan cacat administrasi yang ada.
Berbagai gugatan hukum yang dilayangkan akhirnya berhasil membongkar segala kejanggalan dokumen pendidikan yang selama ini ditutupi dari pandangan masyarakat.
Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ditemukan ijazah setara sekolah lanjutan tingkat atas yang sah milik Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut semakin diperkuat oleh ketetapan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah serta batal demi hukum.
Konsekuensinya dari awal mula pencalonan hingga penetapan status wakil presiden dinilai tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku.
Kondisi keabsahan posisi kepemimpinan tersebut lantas menuai perdebatan tajam di tengah masyarakat antara kubu pro dan kelompok yang menolak.
Deretan putusan lembaga peradilan tinggi negara itu memicu gelombang desakan mundur serta wacana pemakzulan yang semakin meluas dan kencang.
Proses politik pemakzulan di lingkungan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat terbuka lebar seiring berakhirnya masa reses masa persidangan kemarin.
Melihat dinamika politik yang memanas pada pagi hari Gibran dikabarkan menemui Presiden dengan niat seolah ingin mundur dari jabatannya.
Langkah tersebut diduga dilakukan untuk mengecoh para anggota dewan sekaligus meredam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di Senayan.
Namun pada sore harinya manuver berubah drastis ketika ia menyatakan akan melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sikap inkonsisten itu membuat banyak pihak keheranan memikirkan motif tersembunyi di balik rangkaian intrik politik manipulatif tingkat tinggi tersebut.
Pertemuan pagi hari dengan kepala negara ternyata tidak membawa hasil nyata melainkan sekadar siasat untuk menghentikan usulan hak menyatakan pendapat.
Para anggota parlemen yang telanjur menghargai pertemuan pagi itu terpaksa menutup rapat paripurna tanpa sempat melontarkan interupsi berarti.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan tidak ada niat sungguh-sungguh melainkan murni taktik permainan politik tingkat tinggi untuk mengulur waktu.
Selepas pertemuan tersebut klaim kontroversial kembali dilontarkan dengan mencatut nama Presiden sebagai pihak yang menyuruh melakukan perlawanan di pengadilan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat berupaya meluruskan informasi keliru mengenai kabar larangan pengunduran diri bagi wakil presiden.
Namun pihak Gibran justru menyebarkan narasi baru seolah-olah presiden secara langsung memberikan instruksi agar dirinya berjuang melawan di pengadilan.
Situasi tersebut memicu ketegasan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menutup rapat celah hukum tersebut.
Yusril menegaskan secara lugas bahwa tidak ada lagi ruang hukum bagi siapapun untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan turut membantah keras klaim bahwa kepala negara memberikan restu untuk melawan putusan hukum.
Pencatutan nama kepala negara yang diakui sebagai ayah kandung dinilai telah disalahgunakan secara tidak tepat demi kepentingan manuver politik pribadi.
Kalangan anggota dewan di parlemen menegaskan apabila yang bersangkutan menolak mundur secara sukarela maka proses pemakzulan akan terus dijalankan.
Rangkaian peristiwa manipulatif tersebut memperkuat penilaian bahwa krisis moral etika integritas dan kejujuran tengah melanda pejabat tinggi negara.
Publik kini dihadapkan pada pertanyaan besar mengenai batasan toleransi terhadap deretan kebohongan dan intrik kekuasaan yang terus dipertontonkan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
