Repelita Jakarta - Keputusan bungkam yang diambil oleh Bahlil Lahadalia terkait hengkangnya Nusron Wahid dari jajaran pengurus pusat Golkar memicu gelombang spekulasi politik di internal partai penguasa tersebut.
Respons pasif dari sang ketum dinilai memunculkan berbagai macam tebakan liar di kalangan kader mengenai kondisi sesungguhnya yang tengah melanda internal partai pohon beringin.
ADVERTISEMENT
Langkah politisi senior tersebut untuk melepaskan jabatannya terendus publik dalam momentum yang dinilai sangat krusial oleh sejumlah pengamat perpolitikan nasional.
"Mundurnya Nusron Wahid yang tidak dikonfirmasi Bahlil selaku Ketua Umum Golkar kecil kemungkinan sebagai sikap melindungi Nusron terkait perkara korupsi di Kementerian ATR/BPN," ujar pengamat politik Citra Institute, Efriza, Minggu, 20 September 2026.
Menurut analisis kelembagaan, dinamika perpindahan posisi di struktural partai ini mencuat tepat setelah merebaknya pusaran kasus hukum pemufakatan jahat di instansi pertanahan.
Terbukanya kabar yang sempat tertutup ini mengindikasikan adanya kendala serius dalam pola penyampaian informasi serta prinsip keterbukaan di lingkup kepengurusan pusat.
"Informasi ini dimunculkan menunjukkan kemungkinan adanya persoalan komunikasi dan transparansi di internal Partai Golkar, bahkan belum jelasnya alasan mundur Nusron sekaligus informasi ia mundur dari kepengurusan yang 'ditutupi' dapat menyembulkan sejumlah persepsi," tuturnya.
Di samping masalah keterbukaan informasi, fenomena politik ini ditengarai erat kaitannya dengan usaha sang nakhoda partai dalam mengamankan keabsahan wewenangnya.
Langkah menutup rapat dinamika internal tersebut diduga kuat sebagai benteng taktis agar roda organisasi tetap berjalan stabil tanpa rongrongan konflik susulan.
"Ada apa dengan Partai Golkar? Apakah mundurnya Nusron berhubungan dengan koreksi atas kepemimpinan Bahlil, dan persepsi liar lainnya?" demikian Efriza.
Berdasarkan data administratif organisasi, figur yang bersangkutan sebelumnya memegang kendali penuh sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar.
Eksistensi surat pelepasan jabatan itu baru terkuak ke publik pasca namanya ikut terseret dalam pusaran rasuah pertanahan, meskipun dokumen tersebut diklaim telah diserahkan semenjak setengah tahun silam. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
