Repelita Jakarta - Pemprov DKI Jakarta disebut baru akan menerbitkan obligasi pada Juni 2027 dengan nilai yang sempat disebut mencapai Rp5,2 triliun, namun angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi Rp3,5 triliun dengan tenor tujuh tahun.
Informasi tersebut disampaikan akun Threads @faridaindriastuti pada 8 September 2026 melalui unggahannya yang membahas kondisi pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
Dalam unggahan awalnya, @faridaindriastuti menilai penerbitan obligasi tersebut belum sebanding dengan tekanan terhadap keuangan daerah setelah dana APBD DKI Jakarta disebut dipangkas Rp2 triliun dan dana bagi hasil (DBH) berkurang Rp15 triliun.
Ia juga menyinggung pernyataan Purbaya yang disebut mempertanyakan apakah dirinya dapat ditekan, kemudian mengaitkannya dengan posisi Gubernur DKI Jakarta dalam menghadapi persoalan pembiayaan daerah.
"Purbaya bilang, "Emang bisa menekan saya?" Bisa dibalikin, "Emang bisa menekan Gubernur DKI Jakarta?" Saya sepakat Gubernur menolak utang SMI yang diusulkan Menkeu."
Menurut @faridaindriastuti, skema obligasi yang bersifat sukarela memiliki karakter berbeda karena masyarakat dapat menentukan sendiri apakah ingin membantu pemerintah daerah melalui pembelian obligasi tersebut.
"Kalau obligasi sukarela, rakyat Jakarta mau bantu Pemprov-nya atau tidak. Saya pikir rakyat Jakarta akan membela Pemprov-nya."
Dalam unggahan berikutnya, ia mengaitkan pemangkasan anggaran DKI Jakarta dengan program MBG dan Kopdes yang menurutnya masih dipertanyakan manfaat serta kejelasannya.
"*Pemangkasan dana DKI Jakarta cuma untuk MBG dan Kopdes yang gak jelas juntrungannya. Lebih 40 ribu anak-anak teracuni di seluruh Indonesia. Apa manfaatnya juga?"
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari akun Threads @donikomen yang mempertanyakan penggunaan anggaran untuk kegiatan lain di luar program tersebut.
"Tidak buat MBG juga,dananya raib buat studi banding keluar negeri.Meeting dihotel2 mewah,mending dananya buat nyuapin rakyat yang membutuhkan."
Perbincangan mengenai obligasi DKI Jakarta juga mendapat respons dari sejumlah pengguna Threads lainnya yang menilai penerbitan surat utang daerah dapat menjadi pilihan di tengah kondisi keuangan Jakarta.
Akun @dimas_hadi07 menyatakan lebih memilih membeli obligasi pemerintah daerah Jakarta dengan mempertimbangkan tingginya pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
"Dengan kondisi jakarta yang PAD tinggi gue mah lebih milih beli obligasi Pemkot jakarta sih 😅"
Sementara itu, akun @msretnoayu menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut sebagai warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.
"Sebagai KTP DKI, ofkorssss akan beliin itu obligesyenn"
Unggahan tersebut kemudian mendapat balasan dari @faridaindriastuti yang berharap memiliki kesempatan untuk ikut membeli obligasi tersebut apabila penerbitannya terealisasi.
"Yup. Semoga ada rejeki nanti ikutan beli."
Akun @ygil82 turut menyoroti kemungkinan daerah lain mengambil langkah serupa apabila Jakarta menerbitkan obligasi daerah.
"DKI aja berani, bentar lagi daerah lain ikutan. Lama2 ini republik jadi negara federal (Republik Indonesia Serikat)."
Selain persoalan obligasi, pembahasan juga melebar pada hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Akun @daniel_triana_mc menyampaikan pandangannya agar setoran dana ke pemerintah pusat dihentikan karena dinilai tidak memberikan manfaat.
"Setoran dana ke pusat di stop aja. Ga guna koq"
Komentar tersebut kemudian dijawab kembali oleh @faridaindriastuti dengan menyinggung beban pemerintah pusat apabila seluruh daerah berhenti menyetorkan dana.
"Iya pusing 7 keliling pusat tuh. Kalau semua gak setor ke pusat."
Dalam perkembangan percakapan itu, @faridaindriastuti juga memberikan koreksi atas informasi nominal obligasi yang sebelumnya ia tuliskan.
"*Ralat: Obligasi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta 3,5 triliun. Tenor 7 tahun. Maaf salah menuliskan angka."
Dengan demikian, angka yang digunakan dalam pembahasan tersebut setelah koreksi adalah obligasi sebesar Rp3,5 triliun dengan tenor tujuh tahun, bukan Rp5,2 triliun seperti yang disebutkan dalam unggahan awal.
Perdebatan di Threads tersebut menunjukkan adanya perhatian publik terhadap pilihan pembiayaan daerah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi perubahan alokasi anggaran dan berkurangnya penerimaan dari transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, tanggapan pengguna juga memperlihatkan adanya pandangan berbeda mengenai penggunaan anggaran, hubungan fiskal pusat-daerah, serta peluang masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
