Repelita Jakarta - Dinamika jalannya persidangan perkara rasuah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diwarnai fenomena menarik dengan hadirnya sekelompok pengemudi ojek online beratribut hijau yang mengawal jalannya proses hukum eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Mantan bos korporasi decacorn tersebut saat ini berstatus sebagai terdakwa dan tengah dihadapkan pada tuntutan pidana kurungan selama 18 tahun atas perkara dugaan korupsi pengadaan gawai Chromebook anggaran tahun 2020-2022 yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
ADVERTISEMENT
Munculnya aksi dukungan moral dari segelintir elemen pengemudi ojol terhadap mantan pimpinan mereka ini memicu gelombang polemik dan perdebatan yang cukup sengit di kalangan pekerja aspal kelas bawah.
Merespons fenomena sosial tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menyampaikan pandangan kritis bahwa gerakan dukungan tersebut dinilai salah sasaran, ironis, serta tidak memberikan kontribusi positif bagi perjuangan kesejahteraan ojol itu sendiri.
Dirinya menganalisis bahwa simpati kelompok pengemudi tersebut merupakan cerminan dari paradoks psikologis sosiologis karena mereka seolah melupakan posisi rentan para pekerja dalam sistem kemitraan yang dibentuk oleh sang mantan CEO.
"Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan, justru menggalang simpati untuk seseorang yang sedang menghadapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun, relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem dengan para driver tidak pernah benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat," ujar Yanuar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Lebih lanjut, Yanuar membeberkan beban struktural para pengemudi yang selama ini harus menanggung secara mandiri seluruh komponen pengeluaran operasional di lapangan mulai dari perawatan unit kendaraan hingga modal kuota internet ponsel.
“Hampir tidak ada fasilitas layanan proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka adalah buruh yang dilabeli 'mitra' agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku," kata Yanuar membeberkan fakta ketimpangan tersebut.
Dalam analisisnya, Yanuar juga membongkar dampak buruk dari program pengadaan Chromebook era Nadiem yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi korporasi teknologi global Google dan mengancam kedaulatan data nasional.
"Bayangkan keuntungan besar yang didapatkan Google yang kini menguasai pasar Indonesia hingga mencapai 50 juta pengguna aplikasi Chrome. Ketika ekosistem Chromebook ini dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi Chrome Device Management (CDM) harus digunakan. Dampaknya, setiap harga komando CDM per unitnya mengalir langsung sebagai keuntungan bersih bagi Google," urai Yanuar.
Dampak dari penyerahan kedaulatan data anak didik ke pihak asing tersebut dinilai berjalan linier dengan kemunduran kualitas mutu pendidikan di lapangan akibat penghapusan instrumen Ujian Nasional serta pergeseran konten kurikulum.
"Sistem pendidikan kita di zaman Nadiem mengalami titik krusial yang mengkhawatirkan. Kita melihat realitas di mana banyak anak didik tidak lancar baca dan tulis, salah satunya akibat dampak dari dihapusnya Ujian Nasional (UN) tanpa adanya standar evaluasi pengganti yang solid di tingkat akar rumput," tegasnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada hilangnya jangkar ideologi bangsa akibat carut-marut draf peta jalan pendidikan nasional yang sempat memicu polemik luas di tengah masyarakat beberapa waktu lalu.
"Penghapusan materi pelajaran PKN dan Agama dalam draf peta jalan pendidikan sempat memicu polemik besar, yang secara psikologis lambat laun merusak mental dan moral anak didik bangsa karena kehilangan jangkar ideologi dan spiritualnya. Jadi, apa yang mau dibela dari rekam jejak kebijakan yang carut-marut ini?" tambahnya.
Di sisi lain, potret ketidakadilan sistemik industri transportasi online juga ditandai dengan turun tangan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mengintervensi regulasi besaran potongan biaya komisi perusahaan aplikasi.
“Kalau korporasi itu sejak awal peduli pada mitranya, tidak perlu ada intervensi dari Presiden Prabowo untuk memangkas atau membatasi potongan biaya layanan yang terlalu besar itu. Intervensi presiden adalah indicator nyata bahwa ada sumbatan regulasi dan ketidakadilan sistemik yang diderita oleh driver di lapangan," tuturnya tajam.
Sementara itu, suara dari kalangan pekerja jalanan seperti Supriyadi (43) mengonfirmasi bahwa polemik hukum korupsi sang mantan menteri sama sekali tidak memiliki dampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya.
"Dulu waktu awal-awal Gojek berdiri, kita memang merasa dibantu. Tapi bertahun-tahun ke sini, bonus dipangkas, potongan besar, orderan makin anyep. Kita harus narik 12 sampai 14 jam sehari cuma buat bawa uang bersih seratus ribu rupiah ke rumah," keluh Supriyadi.
Pengemudi di kawasan Jakarta Selatan tersebut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi rekan sejawatnya yang meluangkan waktu mengawal persidangan tokoh miliarder di pengadilan korupsi.
“Buat apa kita bela-belain datang ke sidang korupsi miliarder? Uang Chromebook itu tidak mengalir ke bensin kita. Mas Nadiem sudah punya tim pengacara hebat seharga miliaran. Yang perlu dibela itu ya nasib kita sendiri, urusan tarif, urusan perut anak-istri," tambahnya.
Pada akhir keterangannya, Yanuar Winarko mengingatkan komunitas pengemudi agar memfokuskan energi kolektif mereka untuk mengawal kebijakan tarif Presiden Prabowo serta mendesak DPR menyusun UU Kemitraan yang sah.
“Solidaritas itu barang mahal. Jangan sampai ia digadaikan untuk membela figur yang kini sedang menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kebijakan publiknya yang bermasalah,” ujarnya menasihati.
“Para driver harus berdiri tegak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk para elite yang sudah lama hidup nyaman di atas menara gading hasil keringat jalanan," pungkas Yanuar menutup ulasan tajamnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
