Repelita [Jakarta] - Operasional PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan induk penyedia kendaraan listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis, terpantau masih berjalan seperti biasa meski induk organisasinya tersangkut skandal korupsi.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam kasus ini.
ADVERTISEMENT
Pada Sabtu (6/6/2026), aktivitas di kantor perusahaan yang berlokasi di Jakarta Barat itu terlihat normal dengan keberadaan sejumlah pegawai yang masih bekerja.
Warga di sekitar lokasi juga mengonfirmasi bahwa tidak ada perubahan signifikan pada rutinitas harian perusahaan pasca-penetapan tersangka pejabat BGN.
"Iya masih (kerja) kayak biasa," ungkap salah satu warga setempat saat dimintai keterangan.
Di sisi lain, penduduk sekitar melaporkan sempat melihat kehadiran petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor tersebut pada Kamis (4/6/2026).
"Saya tahu itu orang KPK karena di mobilnya ada tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, gitu. Ada mungkin tiga orang ya," tutur seorang warga.
Warga tersebut juga menduga bahwa petugas sempat membawa salah satu pimpinan perusahaan dalam kegiatan tersebut.
"Ada satu orang karyawan sini yang dibawa kayaknya kemarin. Cowok. Pimpinan sini," jelasnya.
Kasus ini bermula dari dugaan penggelembungan dana pada pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai proyek menyentuh Rp 1 triliun.
"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.
Dadan Hindayana sempat berdalih bahwa pengadaan tersebut dilakukan untuk mendukung operasional distribusi makanan di pelosok daerah yang sulit dijangkau mobil.
"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," klaim Dadan.
Menanggapi kejanggalan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil tindakan tegas dengan menghapus seluruh alokasi anggaran kendaraan untuk tahun 2026.
"Ketika tahu, saya potong anggarannya," pungkas Purbaya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
