Repelita [Jakarta] - Kendati rencana aksi di Bundaran HI dibatalkan, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tetap melakukan orasi di Jalan MH Thamrin, Jumat (13/6/2026).
Massa yang terbatas hanya dengan pengeras suara toa menyuarakan kecaman terhadap timpangnya kondisi ekonomi serta kebijakan jabatan publik yang dianggap tidak adil.
ADVERTISEMENT
Isu sentral yang diangkat adalah paradoks antara tingginya angka pengangguran terdidik dengan kebijakan yang memuluskan anggota polisi aktif menjabat di instansi sipil.
Perwakilan mahasiswa dalam orasinya menyoroti kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi para sarjana di tengah krisis pengangguran.
“Kita tidak akan membiarkan kegagalan ini berlalur larut. Kawan-kawan, kita harus sepakat rezim saat ini hanya berpihak pada mereka yang punya uang. Sekarang masyarakat ditindas habis-habisan. Kawan-kawan yang pakai baju coklat ini (polisi) bisa mengisi jabatan jabatan sipil. Dimana otak rezim saat ini kawan-kawan,” teriak orator.
Ia menilai sistem politik saat ini telah dikuasai oleh kepentingan pemilik modal dan partai politik yang cenderung abai terhadap kebutuhan rakyat kecil.
“Hari ini mereka yang bertarung di elektoral hanya membawa kepentingan pemodal. Mereka hanya ingin memperkaya partai mereka sendiri. Partai partai saat ini hanya mewakili apa yang mereka inginkan. Ada 1 juta orang sarjana yang tidak bekerja, tapi polisi bisa menduduki jabatan sipil, kan lucu,” tambahnya.
Kritik serupa juga dilontarkan oleh perwakilan santri yang mengkritik sikap sebagian tokoh agama terhadap kemiskinan di wilayah kaya sumber daya alam.
“Saya santri tapi tidak banyak santri turun ke jalan. Saya guru ngaji tapi banyak kyai yang menjilat Prabowo. Berapa banyak kyai dan santri yang tidak berani turun ke jalan. Kita punya nikel, batu bara, sawit tapi kenapa kita miskin,” ucapnya.
Data terbaru menunjukkan terdapat 1 juta pengangguran bergelar sarjana dari total 7,24 juta tingkat pengangguran terbuka nasional per Februari 2026.
Ironi ini membuktikan bahwa gelar pendidikan tinggi saat ini belum mampu menjadi jaminan bagi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di bursa kerja. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
