Repelita Jakarta - Tindakan tegas dan cepat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyulut kabut asap lintas batas diminta segera dilakukan oleh Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan, kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Pernyataan yang cukup menarik perhatian tersebut disampaikan oleh politikus oposisi asal daerah pemilihan Sabak Bernam dalam sidang pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Malaysia 2027 di Dewan Rakyat pada Rabu, 21 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Isu kabut asap tahunan ini dinilai sangat merugikan kedua belah pihak, sehingga langkah pemadaman titik api serta penghentian pembakaran lahan secara liar perlu diprioritaskan agar masalah tidak berulang.
“Pak Prabowo yang saya hormati, mohon segera mengambil tindakan untuk memadamkan kebakaran dan menghentikan pembakaran agar masalah ini tidak terus berulang setiap tahun,” demikian isi pesan Kalam Salan saat memberikan interupsi.
Kalam Salan menekankan bahwa iklim yang sehat serta udara yang bebas dari polusi asap merupakan harapan utama masyarakat di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi warga Malaysia dan Indonesia.
“Kami menginginkan langit yang cerah, udara yang bersih, serta masyarakat kedua negara dapat hidup sehat dan damai,” tutur politikus Malaysia tersebut di hadapan para anggota dewan.
Guna menyampaikan kritikan secara lebih menohok, Kalam Salan memilih beralih menggunakan bahasa Jawa ngoko yang ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan pemerintahan Indonesia.
“Mungkin, pihak kepemimpinan sebelah sana yang kebanyakan orang Jawa tak paham cakap bahasa Melayu,” kata Kalam Salan yang menyisipkan bahasa daerah tersebut dalam ruang sidang resmi.
Ia menggambarkan secara gamblang dampak buruk bencana asap terhadap kondisi kesehatan serta aktivitas perekonomian harian masyarakat di negara tetangga yang terdampak cukup parah.
“Pak, asap songko kobongan asap kuwi nggawe masyarakat Malaysia susah ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokan podo gathel, sesek ambegane. Sekolah nganti tutup, pariwisata dadhi sepi, lan uwong-uwong sing nyambut gawe ning kebun, raiso podho kerja,” ucap Kalam Salan.
Dampak buruk gangguan polusi udara ini ditegaskan tidak hanya menimpa warga tempatan, melainkan turut mengancam kelangsungan hidup para pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di sektor perkebunan Malaysia.
Ancaman hilangnya sumber penghasilan bagi para buruh migran tersebut berpotensi memicu masalah sosial baru karena terhambatnya pengiriman uang ke sanak keluarga di Tanah Air.
“Kulo matur suwun, Bapak Presiden,” ungkap Kalam Salan menutup penyampaian pesan uniknya dengan harapan besar agar seruan tersebut didengar serta ditindaklanjuti secara nyata oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain menyampaikan pesan langsung, Kalam Salan turut melontarkan kritik pedas terkait klaim dari seorang tokoh Indonesia yang pernah menyebut hutan Sumatra dan Kalimantan sebagai pemasok oksigen utama.
“Mulo, ojo malah iki digawe guyonan,” respons Kalam Salan dengan nada menyindir atas anggapan yang dinilai kurang tepat di tengah krisis udara bersih tersebut.
“Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen?” tanya Kalam Salan guna mempertanyakan logika dari pernyataan kontroversial tersebut.
Persoalan pencemaran udara lintas negara ini diakui telah menjadi bencana musiman di kawasan Asia Tenggara, terutama saat kebakaran melalap kawasan hutan gambut di wilayah Indonesia.
Arah angin yang membawa kepulan asap pekat kerap memicu degradasi kualitas udara yang parah di berbagai wilayah tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Dampak negatif dari paparan asap pekat tersebut memicu gangguan pernapasan, memperburuk penderita asma, melumpuhkan proses belajar di sekolah, serta melumpuhkan sektor pariwisata regional.
Langkah diplomatik turut didorong oleh Kalam Salan kepada Pemerintah Malaysia agar mendesak Filipina, selaku Pemegang Keketuaan ASEAN 2026, guna mengmbil tindakan tegas secara kolektif.
Lima rekomendasi konkret diajukan oleh Kalam Salan, diawali dengan penguatan penegakan hukum bersama terhadap para pelaku penjelagunaan lahan dan pembakaran hutan.
Sistem peringatan dini ASEAN berbasis pemantauan satelit serta data titik panas secara real-time dipandang perlu segera dibangun untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Pembentukan tim tanggap darurat tingkat regional disarankan agar penanganan pemadaman dapat dilakukan secara sigap sebelum gumpalan asap melintasi batas wilayah negara.
Mekanisme pertanggungjawaban dalam Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas diusulkan untuk makin diperketat guna memberikan efek jera bagi para pelanggar.
Dana khusus regional juga diusulkan guna mendanai program pencegahan kebakaran, pemulihan ekosistem lahan gambut, serta pemberian bantuan darurat bagi masyarakat yang terdampak langsung.
Upaya penanganan bersama sejatinya tengah dijajaki oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia melalui penyusunan nota kesepahaman di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim.
Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, mengonfirmasi bahwa pertukaran data titik panas dan koordinasi penanganan dini sedang dibahas intensif.
Tawaran bantuan teknis dari Malaysia untuk memadamkan titik api di kawasan Sumatra dan Kalimantan telah diterima oleh Pemerintah Indonesia dan kini dalam tahap koordinasi pengerahan teknis.
Krisis asap lintas batas ini menjadi pengingat penting bahwa isu lingkungan hidup bukan sekadar urusan diplomatik, melainkan menyangkut hak dasar atas kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat luas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
