Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani membedah konstruksi hukum tindak pidana makar di balik kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam perbincangan bersama Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point pada Sabtu (21/11/2026).
Dalam tayangan bertajuk MAKAR TERHADAP PRABOWO! GEROMBOLAN LISTYO SIGIT SUDAH SIAPKAN KAPOLRI DAN PRESIDEN BERIKUTNYA! tersebut, Ahmad Yani menilai rangkaian sabotase terhadap program pemerintahan hingga penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memenuhi rumusan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
ADVERTISEMENT
Ia menjelaskan bahwa tindakan makar tidak sekadar dimaknai sebagai upaya serangan fisik, melainkan juga mencakup permufakatan sistematis untuk membuat kepala negara tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan efektif.
"mereka full power ya kan bahkan sudah merencanakan tidak hanya institusi atau sudah merencanakan dua tahap ke depan siapa yang bakal menjadi Kapolri ke depan itu dan diduga juga sudah merencanakan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya," ujar Ahmad Yani memaparkan indikasi operasi sistemik kelompok tersebut.
Menurutnya, keberanian mencopot dan menahan jenderal bintang empat aktif di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan langkah bersejarah yang harus dilanjutkan hingga membongkar aktor intelektual di luar kepolisian.
Ahmad Yani turut menyoroti penggeledahan sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar di kawasan Cipete, Bogor, dan Tangerang, serta menduga adanya aliran dana gelap maupun keterlibatan pemodal besar yang terganggu oleh kebijakan pemberantasan korupsi Presiden Prabowo.
Meski mendukung pembersihan total jaringan penyabotase negara agar tidak menjadi penyakit yang menggerogoti pemerintahan, ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap bertindak berdasarkan bukti sah dan menjunjung tinggi kebebasan sipil masyarakat dalam menyampaikan kritik.
Menutup diskusi di kanal YouTube Hersubeno Point tersebut, Ahmad Yani mendorong penuntasan sidang etik maupun proses pidana secara transparan tanpa kompromi politik menjelang kalender pemilihan umum berikutnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok