Berita, Nasional

Pakar Tata Negara soal Reformasi Jilid 2: Kenapa Tidak? DPR Tidak Lagi Penyeimbang Eksekutif

Repelita.id

12 June 2026 19:08 WIB

Pakar Tata Negara soal Reformasi Jilid 2: Kenapa Tidak? DPR Tidak Lagi Penyeimbang Eksekutif
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai aksi unjuk rasa mahasiswa saat ini berpotensi menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi jilid dua.

Menurutnya, gelombang ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto telah mencapai titik yang sangat krusial.

ADVERTISEMENT

“Kenapa tidak? Kalau dilihat, apa yang disuarakan banyak pihak,” kata Feri dalam sebuah diskusi, Kamis (11/6/2026).

Ia menyoroti adanya kecenderungan kembalinya pengaruh militer dan kepolisian ke ranah sipil yang menurutnya mencederai semangat demokrasi.

“Yang dilihat publik sekarang, apa yang terjadi hari ini sedang menuju masa lalu. Militeristik, kembalinya militer dan kepolisian di ruang-ruang sipil. Tindakan kekerasan terhadap publik, pencaplokan tanah-tanah publik, demokrasi yang gagal bekerja, DPR tidak lagi penyeimbang dari eksekutif,” ucap Feri.

Feri menilai kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan cita-cita reformasi yang menuntut adanya sistem perimbangan kekuasaan yang sehat.

Ia memperingatkan pemerintah agar segera melakukan koreksi menyeluruh sebelum situasi di lapangan memburuk dan sulit untuk dikendalikan.

“Ini harus segera diperbaiki sebelum kemudian terpeleset lebih jauh. Titik tertentu yang kemudian kita lihat faktor ekonomi, faktor-faktor demokrasi itu menjadi hal-hal yang menjadi sangat penting,” ujar Feri.

Dirinya pun mengkritik pola kerja orang-orang di dalam lingkar istana yang dianggap tidak mampu memberikan masukan objektif kepada Presiden.

“Bukan menjadi figur yang bisa menetralisir keadaan agar pemerintah bisa bekerja dengan baik sesuai harapan. Saya tidak melihat bahwa kekesalan ini datang tiba-tiba, ini proses satu setengah tahun yang penuh dengan kekecewaan,” kata Feri.

Ia menambahkan bahwa akumulasi kemarahan publik bukan hanya disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pidato, melainkan karena kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Tentu bukan sekadar faktor pidato Presiden yang tidak bisa menambah 10 + 6 ya, tetapi lebih dari itu juga soal kebijakan-kebijakan,” tegas Feri. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung