Repelita Jakarta - Suasana memanas di kompleks Gedung DPR RI saat pengamat politik Ray Rangkuti menunjukkan kemarahan terbuka terhadap petugas internal parlemen.
Kejadian itu berlangsung Selasa 13 Oktober 2026 ketika rombongan Aliansi Kolektif Sipil Pemakzulan Gibran datang untuk audiensi dengan Fraksi PKB.
ADVERTISEMENT
Mereka membawa aspirasi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekaligus mendesak penggunaan hak angket.
Namun petugas sekretariat dan pengamanan internal langsung membatasi akses masuk hanya untuk lima orang.
Ray Rangkuti yang datang bersama sekitar 14 elemen masyarakat sipil langsung bereaksi keras.
Dalam video yang diunggah kanal YouTube Esensi Politika, terlihat adu argumen yang tak terelakkan di pintu masuk.
Ray Rangkuti dengan tegas menyatakan, “Saya berurusan dengan PKB, bukan dengan kalian.”
Ia menuding hambatan dari orang dalam membuat aspirasi publik terhenti.
“Karena kalian, aspirasi publik tidak bisa diterima,” ujar Ray Rangkuti dengan nada tinggi.
Ray Rangkuti mempertanyakan dasar kewenangan petugas internal yang menghalangi warga menemui wakil rakyatnya.
“Punya dasar apa kalian menghalangi publik menemui wakilnya?” tanyanya sambil menuding.
Ia menolak keras pembatasan jumlah peserta yang dinilai sepihak.
Menurut Ray Rangkuti, sekretariat hanya bertugas memfasilitasi, bukan menentukan siapa boleh masuk ke ruang pertemuan.
Rombongan sudah mendapat jadwal resmi dari Fraksi PKB sehari sebelumnya.
Namun saat tiba, mekanisme berubah dan mereka dihalangi di pintu.
Ray Rangkuti menekankan bahwa mereka datang secara tertib tanpa membawa spanduk maupun melakukan aksi massa.
Mereka hanya ingin menyerahkan dokumen aspirasi secara resmi.
Kemarahan Ray Rangkuti semakin memuncak saat ancaman disampaikan.
“Kalau 15 orang saja tidak dibolehkan, kami akan bawa 1.000 orang ke depan DPR. 1.000 belum cukup, sejuta kalau perlu kami kuasai DPR ini,” kata Ray Rangkuti.
Suasana semakin panas dengan adu mulut yang berlangsung lama antara rombongan dan petugas internal.
Ray Rangkuti meminta Sekretaris Jenderal DPR segera turun untuk menjelaskan kebijakan tersebut di hadapan media.
Ia menegaskan bahwa gedung parlemen adalah rumah rakyat yang dibiayai dari pajak masyarakat.
Pembatasan akses oleh orang dalam dinilai menghambat dialog antara warga dengan wakilnya di lembaga legislatif.
Setelah perdebatan memanas, perwakilan Fraksi PKB akhirnya menerima surat aspirasi dari rombongan.
Pihak fraksi berjanji akan mempelajari dan menindaklanjuti isi dokumen tersebut.
Insiden ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan ketegangan antara masyarakat sipil dengan birokrasi internal parlemen.
Ray Rangkuti berharap ruang dialog di DPR tetap terbuka agar aspirasi rakyat tidak terhambat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
