Repelita Jakarta - Komika Pandji Pragiwaksono blak-blakan menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, dengan menilai bahwa langkah penghematan tersebut justru berpotensi membebani masyarakat dan tidak tepat sasaran.
Ia mengatakan bahwa langkah penghematan seharusnya tidak menyasar kelompok rentan secara ekonomi, melainkan harus dimulai dari pejabat yang memiliki kemampuan finansial lebih dan menikmati berbagai fasilitas negara.
ADVERTISEMENT
Lu mau efisiensi, boleh, patokannya jangan merugiin rakyat, demikian ujar Pandji dalam pernyataannya yang dikutip pada Minggu, 29 Maret 2026, menegaskan prinsip utama efisiensi yang tidak boleh mengorbankan rakyat kecil.
Ia kemudian menyinggung kebijakan yang berdampak pada pekerja honorer dan tenaga kontrak, yang menurutnya justru menjadi kelompok paling rentan sehingga tidak layak dijadikan objek penghematan.
Yang berarti yaitu pegawai honoran dan kontrakan, bukan itu yang lu pecat, tukas Pandji menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap kelompok tersebut adalah langkah yang salah dalam upaya efisiensi anggaran.
Pandji juga menyinggung fasilitas pejabat negara seperti mobil dinas dan rumah dinas, yang menurutnya seharusnya menjadi target utama penghematan karena dinilai berlebihan.
Menteri lu jangan dikasih mobil, emang gak punya, semua menteri, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat punya mobil, punya rumah, imbuhnya menyoroti fasilitas mewah yang dinikmati para pejabat.
Ia menambahkan bahwa tanpa fasilitas tersebut, pejabat negara tetap bisa hidup layak karena mereka memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih baik dibanding masyarakat biasa.
Gak dikasih mobil, gak dikasih rumah, gak dikasih tunjangan rumah, juga masih bisa hidup, demikian pernyataan Pandji yang mempertanyakan urgensi fasilitas mewah bagi pejabat.
Lah ini orang-orang yang lu pecat ini mau nyari duit dari mana, imbuhnya menekankan dampak sosial dari kebijakan efisiensi yang justru menghilangkan sumber penghasilan kelompok rentan.
Tidak berhenti di situ, Pandji juga menyinggung praktik di negara lain terkait fasilitas pejabat yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang berlaku di Indonesia.
Emang ada menteri-menterinya dikasih mobil dinas, rumah dinas, mereka ditanya kenapa, lah kan gue punya rumah, itu kalau mau bikin penghematan ya di situ, jelasnya membandingkan dengan praktik di negara-negara maju.
Ia menegaskan bahwa penghematan seharusnya dimulai dari kelompok yang memiliki kemampuan finansial untuk berefisiensi, bukan dari mereka yang justru membutuhkan.
Yang disuruh efisiensi, yang punya kemampuan untuk berefisiensi, yang kaya, demikian tegas Pandji dalam kritiknya terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Pandji juga menyoroti kebijakan daerah yang menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, sebagai dampak dari berkurangnya anggaran yang ditransfer pemerintah pusat.
Kalau misalkan daerah lu gak dapat duit dari anggaran pemerintah pusat, ya lu kreatif, ya lu berpikir, kan lu kepala daerah, kenapa jadi rakyat lu naikin, PBB-nya 250 persen, demikian kritiknya.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya lebih kreatif dalam mencari solusi anggaran tanpa membebani rakyat dengan kenaikan pajak yang memberatkan.
Pandji menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap ucapan, tindakan, dan kebijakan harus berpihak pada rakyat, dan tidak boleh merugikan mereka yang tidak memiliki kelebihan.
Setiap ucapan, tindakan, dan kebijakan, jangan yang merugiin rakyat, yang bisa berkorban, ya lu, bebernya menekankan bahwa pejabatlah yang seharusnya berkorban, bukan rakyat kecil.
Orang yang bisa mengisikan adalah orang yang punya kelebihan, itu aja susah banget, itu aja dulu, demikian pungkas Pandji Pragiwaksono dalam kritiknya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
