Repelita [Jakarta] - Sorotan publik mengenai konsistensi politik partai papan atas kembali mencuat terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Sikap politik PDI Perjuangan yang dinilai berubah arah dibanding era sebelumnya memicu kritik tajam dari pengguna media sosial.
ADVERTISEMENT
Melalui platform Threads, akun @viralbae17 menyampaikan pemicu diskusi publik tersebut pada 24 Agustus 2026.
"Menyapa kawan2 dunia maya kecuali PDIP yg dulu saat masih berkuasa paling menentang UU Perampasan Aset, tapi sekarang..." tulis akun @viralbae17.
Sindiran mengenai inkonsistensi sikap partai parlemen tersebut langsung diserbu komentar bernada negatif dari warga net.
"Sekarang sama aja... Ketua DPR RI itu Puan anake Mega, tapi congok bin goblok karena setiap langkahnya bisa ditawar dgn berbagai cara." tulis akun @ariefbudiawan7.
Kekesalan mendalam atas ketimpangan penghasilan jajaran legislator turut diungkapkan oleh pengguna Threads lainnya.
"Slama gaji Legislator 75X lipat UMR gua kutuk sumpah serapah 7 turunan!" tulis akun @johnnykempetofficial.
Kritikan atas tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif diutarakan pula di kolom balasan.
"Ahhh… kek nggak tau Partai di Indonesia aja? Masyarakat-nya ditipu Partai 5 tahun sekali juga cuek. Noh wakil yang dipilih mayoritas nggak ada yang beres. Fokus nyalahin eksekutif, lupa ada legislatif yang problematik sebagai enabler-nya." tulis akun @d_kahuripan.
Pelesetan atas nama lembaga perwakilan rakyat menjadi penutup dari deretan cibiran netizen.
"Dewan Perwakilan Partai" tulis akun @koreografer18.
Hingga kini belum ada tanggapan ataupun klarifikasi resmi dari jajaran pengurus PDIP terkait perdebatan isu tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
