Repelita [Jakarta] - PDI Perjuangan menilai penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk menutup biaya tambahan kunjungan luar negeri belum menjawab substansi yang dipertanyakan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, saat menanggapi polemik terkait pembiayaan sejumlah perjalanan Presiden ke berbagai negara.
ADVERTISEMENT
Menurut Andreas, kunjungan yang dilakukan Presiden merupakan agenda resmi kenegaraan sehingga pembiayaannya semestinya ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara, bukan pada kemampuan pribadi Presiden.
“Ya saya kira kunjungan itu kan kunjungan kenegaraan, bukan kunjungan pribadi. Dan kunjungan kenegaraan memang patut dibiayai oleh negara. Ini bukan soal biaya pribadi, ‘saya punya uang dan saya kemudian bisa bayar sendiri’. Banyak orang juga bisa melakukan itu, tapi ini soal representasi negara,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2/6/2026.
Andreas menegaskan bahwa perhatian publik seharusnya diarahkan pada hasil yang diperoleh dari setiap lawatan Presiden ke luar negeri.
Menurutnya, capaian diplomasi dan manfaat yang dihasilkan bagi Indonesia jauh lebih penting untuk dijelaskan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Yang penting itu adalah apa hasil daripada kunjungan-kunjungan tersebut. Ini yang menurut saya penting menjadi akuntabilitas publik dari kinerja politik luar negeri kita yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Presiden dalam berbagai kunjungan. Itu penting karena menyangkut reputasi Presiden dan reputasi negara kita,” ujarnya.
Ia berpandangan bahwa penjelasan mengenai adanya biaya tambahan yang ditanggung secara pribadi tidak serta-merta menjawab keraguan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, Andreas menilai pemerintah perlu memberikan keterangan yang lebih terbuka mengenai tujuan, biaya, serta hasil konkret dari kunjungan kenegaraan tersebut.
“Kalau memberikan jawaban bahwa biayanya lebih dan itu bisa ditanggung sendiri, saya kira bukan jawaban yang pas. Karena ini bukan soal kunjungan pribadi, ini kunjungan kenegaraan. Kunjungan kenegaraan tentu perlu ada penjelasan akuntabilitas publik karena publik mempertanyakan itu,” katanya.
Andreas juga menyoroti kunjungan Presiden ke sejumlah negara yang menurutnya sempat memunculkan tanda tanya karena informasi mengenai tujuan perjalanan baru disampaikan setelah Presiden berada di negara tujuan.
Ia menilai pola komunikasi seperti itu berpotensi menimbulkan kebingungan dan spekulasi di ruang publik.
“Terutama kunjungan yang terakhir itu menjadi banyak pertanyaan karena pergi ke beberapa negara dan kemudian setelah sampai di sana baru memberikan penjelasan. Dan penjelasan itu sangat kabur. Dalam arti kalau pergi ke Prancis hanya untuk Salat Iduladha kan bukan jawaban,” katanya.
Lebih lanjut, Andreas berharap penyampaian informasi terkait agenda diplomasi Indonesia dapat dilakukan secara lebih jelas dan terukur sejak awal.
Menurutnya, komunikasi publik yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan serta manfaat dari setiap kunjungan Presiden ke luar negeri.
“Nah kemudian baru muncul jawaban-jawaban belakangan. Ini menjadi hal yang seharusnya tidak terjadi dalam dunia diplomasi kita, terutama yang seharusnya direpresentasikan langsung oleh Menteri Luar Negeri,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
