Repelita [Jakarta] - Tindakan penangkapan terhadap dua warga yang mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal nuklir Iran mendapat sorotan tajam.
Pengamat hukum dan demokrasi Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai langkah penindakan tersebut sangat berlebihan terhadap ekspresi masyarakat.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, pemerintah semestinya mengedepankan pola komunikasi yang terbuka ketimbang mengambil tindakan represif.
"Karena peran pemerintah itu kan salah satunya adalah melakukan pendidikan politik dan hukum, selain juga hal-hal yang berkaitan untuk menjaga komitmen pada demokrasi," ujarnya seusai acara Perludem di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Titi menegaskan bahwa penangkapan yang berujung pada pemidanaan hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa penguasa alergi terhadap kritik.
Langkah penegakan hukum tersebut juga dinilai menyempitkan ruang kebebasan berpendapat dan penyampaian gagasan di tengah masyarakat.
Tudingan penghasutan yang disematkan kepada para pengkritik dianggap hanya didasari oleh kekhawatiran yang tidak memiliki alasan kuat.
"Nah, ini yang berbahaya. Kalau kekuasaan otoritas formal terlalu mudah mengatakan ada penghasutan, maka tafsir itu semua akan dikendalikan oleh tafsir kekuasaan," jelasnya.
Tindakan kriminalisasi yang terus berulang dikhawatirkan tidak sekadar memicu rasa takut warga dalam bersuara.
Sikap represif ini berpotensi memicu gelombang kekecewaan serta protes publik yang jauh lebih masif apabila tidak segera dibenahi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
