Repelita [Jakarta] - Kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dinilai memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan masa pemerintahan Presiden ketiga RI, BJ Habibie.
Pada era tersebut, Habibie berhasil mencatatkan sejarah dengan memperkuat posisi rupiah dari level Rp 17.000 menjadi Rp 6.500 per dolar AS melalui serangkaian kebijakan strategis, termasuk pemisahan status Bank Indonesia dari pemerintah serta restrukturisasi perbankan.
ADVERTISEMENT
Peneliti Ekonomi dari CSIS, Dwiwulan, menyampaikan pandangannya bahwa situasi ekonomi yang dihadapi era Habibie merupakan dampak langsung dari krisis finansial Asia, sedangkan tantangan yang ada saat ini jauh lebih rumit.
Kompleksitas terkini terlihat dari tekanan defisit transaksi berjalan yang dipicu oleh besarnya arus keluar dividen serta tingginya pengeluaran di sektor jasa.
Selain itu, ketergantungan belanja barang terhadap fluktuasi harga komoditas global menciptakan volatilitas yang semakin tinggi bagi perekonomian domestik.
“Dan yang kedua juga dari sisi maturity, dari sisi sektor jasa keuangan itu juga masih kurang. Jadi sebenarnya kalau bisa saya bilang, resep untuk pemulihan rupiah itu jauh lebih panjang list-nya dibandingkan ketika Pak Habibie kemarin,” kata Dwiwulan dalam diskusi terbuka yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).
Menurut Dwiwulan, akar permasalahan pelemahan rupiah akhir-akhir ini lebih didominasi oleh faktor fundamental ekonomi dalam negeri.
Jika fondasi domestik mampu menjamin stabilitas, profitabilitas yang menarik, serta pertumbuhan berkelanjutan, maka kepergian investor tidak akan memicu depresiasi mata uang sedalam sekarang.
“Jadi menurut saya tidak perlu mengkhawatirkan satu individu tersebut, lebih baik kita benahi yang ada di domestik saat ini,” tutur Dwiwulan.
Terkait wacana pembaruan peran Bank Indonesia, ia menaruh keberatan jika reformasi diarahkan pada penerapan mandat ganda bagi bank sentral, dan menegaskan bahwa fokus utama tetap harus pada stabilitas nilai tukar.
Ia justru sepakat jika upaya reformasi diprioritaskan untuk mengembalikan independensi bank sentral yang dinilai mulai menurun.
“Dan juga burden sharing berlanjut setelah pandemi. Nah ini yang perlu kita fokuskan reformasi di dalam central bank itu,” sebut Dwiwulan.
Di sisi lain, peneliti ekonomi dari CORE, Yusuf Randy Manilet, memberikan catatan bahwa target nilai tukar rupiah pada angka Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS untuk tahun 2027 bukan merupakan target yang ambisius.
Pemerintah dinilai lebih berupaya menyesuaikan asumsi dengan realitas pasar agar pelemahan tidak terperosok ke level yang lebih dalam.
“Karena itu kalau dilihat semata dari angka kursnya, asumsi tersebut sebenarnya relatif realistis dan bahkan cukup konservatif. Pemerintah tampaknya mulai mengakui bahwa secara struktural tekanan terhadap rupiah memang lebih berat dibanding beberapa tahun sebelumnya,” ucap Yusuf.
Yusuf menekankan bahwa persoalan utama bukan terpaku pada nilai nominal kurs, melainkan pada kelemahan kombinasi asumsi makroekonomi yang mendasarinya.
Tantangan saat ini adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa harus terlalu bergantung pada suntikan dana dari luar negeri.
Ia menyoroti bahwa rupiah menunjukkan performa lebih lemah dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya, yang mengindikasikan adanya beban faktor domestik yang kuat.
“Reaksi terhadap wacana pembentukan badan ekspor misalnya menunjukkan bahwa investor tidak hanya menghitung dampak ekonomi langsung, tetapi juga menghitung risiko perubahan aturan main,” tutur Yusuf.
Batas atas asumsi pemerintah di angka Rp 17.500 dinilai masuk akal selama tekanan global belum menunjukkan tanda mereda.
Namun, untuk mencapai batas bawah di angka Rp 16.800, diperlukan kondisi ideal yang sangat menuntut, mulai dari stabilitas harga energi hingga kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar.
“Di titik ini saya kira pasar sebenarnya sedang memberi pesan yang cukup jelas. Stabilitas rupiah hari ini bukan hanya soal cadangan devisa atau intervensi Bank Indonesia, tetapi juga soal kredibilitas arah kebijakan ekonomi secara keseluruhan,” sebut Yusuf.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
