Repelita Jakarta - Desakan dari sejumlah pihak agar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mundur dari jabatannya pasca tabrakan maut antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur mulai mencuat ke publik.
Salah satu desakan paling keras disampaikan oleh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Firnando Ganinduto, yang meminta pertanggungjawaban moral dari pimpinan tertinggi BUMN tersebut.
ADVERTISEMENT
Namun, Pengamat Kebijakan Publik Media Wahyudi Askar menilai bahwa desakan untuk meminta Dirut KAI mundur tidak akan menyelesaikan persoalan secara fundamental jika hanya berhenti pada pergantian figur semata.
Ia menilai bahwa desakan agar Dirut KAI mundur dari jabatannya memang terlihat sebagai langkah tegas di permukaan.
Namun, dari perspektif analisis kebijakan publik yang mendalam, hal itu hanya merupakan bentuk shortcut accountability atau pertanggungjawaban instan yang tidak menyentuh akar permasalahan.
“Meminta dirut KAI mundur, ya memang kelihatan tegas. Tapi kalau seandainya kita lihat dari perspektif kebijakan itu shortcut accountability, karena hanya mengorbankan satu figur, tanpa menyentuh akar masalah,” ujar Media dalam wawancaranya pada Rabu, 29 April 2026.
Lebih lanjut, Direktur Keadilan Fiskal di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ini juga mengungkapkan bahwa persoalan kecelakaan kereta api bukan semata kesalahan manajemen operator semata.
Menurut analisisnya, ini adalah masalah sistemik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak serta institusi negara.
Bahkan, menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tanggung jawab yang besar karena terlibat langsung dalam penentuan alokasi anggaran sektor transportasi publik setiap tahunnya.
“Jadi kalau kita runut lagi masalahnya, ini sangat sistemik sebetulnya. Dan justru yang paling bertanggung jawab salah satunya juga adalah DPR. Jadi alih-alih hanya dirut KAI yang mundur, semua anggota DPR yang terlibat pada penentuan anggaran juga harusnya mundur,” tegasnya dengan nada tegas.
Media juga mengatakan bahwa kecelakaan maut di Bekasi Timur itu menjadi bukti nyata masih lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Kelemahan tersebut meliputi berbagai aspek mulai dari teknologi persinyalan yang dinilai sudah usang dan tidak memenuhi standar modern.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang operasional kereta juga menjadi faktor penting.
Minimnya infrastruktur pendukung seperti underpass atau terowongan di sejumlah titik rawan perlintasan sebidang juga turut memperparah risiko.
Ia juga menyinggung besaran subsidi untuk KRL yang dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya Dewan Perwakilan Rakyat, kata Media, bila membicarakan masalah anggaran maka Kementerian Keuangan juga harus ikut bertanggung jawab penuh.
"KRL itu hanya disubsidi sekitar Rp1,7 triliun per tahun. Dan itu hanya sekitar satu hari anggaran MBG. Dan itu sangat kecil sekali. Jadi ada underinvestment atau kurang investasi," ujarnya menjelaskan.
"Dan yang bertanggung jawab untuk underinvestment itu satu adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, kenapa itu bisa terjadi. Yang kedua adalah DPR, jadi mereka juga harus bertanggung jawab," lanjut dia.
Meskipun demikian, Wahyudi menegaskan bahwa pimpinan PT Kereta Api Indonesia tetap harus bertanggung jawab secara moral atas insiden mematikan yang terjadi.
Namun, ia mengingatkan publik agar tidak hanya fokus pada satu sosok Dirut KAI saja sementara persoalan besar di balik layar diabaikan begitu saja.
“Saya paham Dirut KAI tentu harus bertanggung jawab. Tapi kita harus membongkar masalah ini dalam konteks yang lebih besar, yakni kegagalan tata kelola transportasi publik kita secara sistemik,” katanya.
Ia pun mengkritik arah belanja negara yang dinilai lebih banyak terserap ke proyek-proyek prestisius yang belum tentu bermanfaat bagi rakyat banyak.
Sementara itu, layanan publik utama yang langsung dirasakan oleh masyarakat sehari-hari justru kurang mendapat prioritas anggaran.
"Banyak uang negara justru lari bukan pada layanan publik yang bermanfaat untuk masyarakat, tapi justru lari ke proyek-proyek prestisius yang sangat inefisien penggunaan anggarannya," tukasnya mengakhiri pernyataan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
