Repelita Jakarta - Dinamika perpolitikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan analis usai merebaknya spekulasi mengenai masa jabatan kepala negara yang diisukan berlangsung singkat.
Pakar intelijen serta geopolitik Amir Hamzah membeberkan bahwa desas-desus pembatasan masa kekuasaan tersebut telah beredar luas semenjak awal roda pemerintahan resmi berjalan di tanah air.
ADVERTISEMENT
Situasi pelik tersebut dinilai tidak bisa dipisahkan dari strategi seni tata kelola kekuasaan yang menuntut kecermatan tinggi dalam menghadapi tekanan internal domestik maupun cengkeraman ekonomi global.
Kepala negara dihadapkan pada kerumitan masalah berlapis sejak hari pertama dilantik mulai dari pertikaian kepentingan politik lokal hingga pengaruh besar para pemilik modal internasional.
Sejak awal memang berkembang narasi bahwa Prabowo hanya dua tahun, ungkap Amir kepada awak media pada hari Rabu, 2 September 2026, menyoroti kompleksitas tantangan kepemimpinan saat ini.
Ini menyangkut seni dalam mengelola kekuasaan, lanjutnya menegaskan bahwa setiap langkah kebijakan membutuhkan perhitungan matang di tengah himpitan kekuatan asing dan domestik.
Sejak dilantik, Prabowo tentu mengetahui bahwa tantangan yang dihadapinya bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar, tambahnya memperjelas peta kerawanan strategis nasional.
Pengamat senior tersebut lantas menarik perbandingan historis dengan fase awal kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kendati terdapat perbedaan konteks zaman yang mendasar.
Pelajaran masa lalu mengenai metode pengonsolidasian kekuasaan di tengah situasi krisis dinilai tetap relevan untuk dicermati dalam meredam berbagai ancaman stabilitas pemerintahan.
Situasi ketika Soeharto naik berbeda dengan kondisi Prabowo sekarang, ulasnya membedakan lanskap politik masa lalu dan masa kini.
Tetapi tentu ada pelajaran sejarah yang bisa dipelajari, terutama bagaimana menghadapi ancaman terhadap pemerintahan, ujarnya menyarankan perlunya ketegasan dalam mengamankan mandat rakyat.
Langkah akomodasi politik yang merangkul berbagai golongan ke dalam kabinet turut dikuliti sebagai potensi celah kerawanan apabila para pihak yang diberi panggung justru membawa misi tersembunyi.
Kelompok-kelompok tertentu yang terafiliasi dengan jaringan kekuasaan periode terdahulu diindikasi masih berupaya mempertahankan dominasi pengaruh mereka di dalam sistem birokrasi pemerintahan.
Prabowo melakukan kompromi dengan berbagai kekuatan, catat sang pengamat membaca peta koalisi kekuasaan hari ini.
Tetapi kalau kompromi itu kemudian dimanfaatkan untuk merusak pemerintahan dari dalam, tentu menjadi persoalan serius, tegasnya mengingatkan risiko pengkhianatan dari dalam selimut.
Pilihan sikap nonkonfrontatif yang diambil kepala negara dipandang sebagai langkah taktis untuk menghindari gesekan terbuka yang berpotensi memicu instabilitas sosial secara massal di berbagai daerah.
Kalau frontal, risikonya bisa besar, alasan sang pakar geopolitik terkait kehati-hatian pemerintah menghadapi kelompok oposisi terselubung.
Karena itu, semua harus dikelola dengan hati-hati agar konflik politik tidak berkembang menjadi konflik horizontal, imbuhnya menekankan pentingnya menjaga kedamaian publik.
Peristiwa kericuhan massa yang sempat meletus pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu turut dipertanyakan tingkat kesiapsiagaan aparatur keamanan serta lembaga intelijen negara dalam membaca gelagat ancaman.
Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak dilakukan guna mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak provokator yang sengaja menunggangi situasi demi menciptakan kekacauan di ruang publik.
Insiden jatuhnya korban jiwa dari kalangan rakyat jelata dalam gelamatan kerusuhan tersebut menuntut penegakan hukum yang transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Ada pertanyaan besar, apakah aparat keamanan dan intelijen sudah cukup waspada, sorotnya mempertanyakan profesionalisme lembaga penjaga ketertiban.
Harus dilihat secara menyeluruh apakah ada kelompok liar yang memanfaatkan situasi, sambungnya menuntut investigasi mendalam dari aparat penegak hukum.
Pelibatan elemen organisasi kemasyarakatan seperti kelompok pengamanan dalam mengendalikan aksi anarkis dipandang wajar sepanjang tetap berada dalam koridor penegakan aturan hukum yang berlaku.
Upaya bersih-bersih yang sedang digalakkan oleh presiden terhadap warisan birokrasi sipil dekade terakhir dinilai sebagai bentuk nyata niat baik menjalankan amanat konstitusi rakyat.
Pengembalian unsur ketegasan militer dalam beberapa pos strategis dibaca sebagai instrumen penguatan kontrol demi mengembalikan stabilitas nasional ke jalur yang semestinya.
Yang kurang diperhatikan banyak orang, menurut saya Prabowo sebenarnya sedang melakukan penertiban, analisis sang narasumber menyinggung pembenahan struktur yang luput dari pandangan awam.
Ada kehendak politik untuk memperbaiki bangsa dan menjalankan mandat rakyat, tandasnya mengapresiasi ketegasan arah kebijakan pemberantasan penyimpangan birokrasi.
Para kepala daerah di berbagai wilayah diingatkan agar bekerja secara kreatif melayani masyarakat tanpa terseret dalam pusaran kepentingan kelompok politik yang mencederai integritas jabatan.
Sektor penegakan hukum antikorupsi juga didorong untuk segera merapikan tumpang tindih kewenangan melalui pembagian klaster tugas yang tegas di antara lembaga penegak hukum.
Pemberlakuan regulasi hukum baru perampasan aset kejahatan dinilai menjadi instrumen vital yang mendesak untuk segera direalisasikan guna memiskinkan para pelaku korupsi secara adil.
President harus memberikan pembagian klaster yang jelas kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, supaya tidak saling serobot, instruksinya menyoroti ego sektoral antarlembaga.
Potensi rongrongan politik dari jaringan sisa kekuasaan lama diprediksi masih akan membayangi perjalanan pemerintahan setidaknya hingga tenggat waktu bulan Oktober mendatang.
Gangguan-gangguan politik itu bisa saja berlangsung sampai Oktober 2026, bahkan bisa berlanjut, prediksi Amir memetakan estimasi kerawanan stabilitas nasional.
Tetapi semuanya terpulang kepada Prabowo sebagai presiden, tambahnya menyerahkan kunci penyelesaian akhir pada ketegasan kendali sang kepala negara.
Stabilitas masa depan bangsa sepenuhnya digantungkan pada kapasitas kepemimpinan tertinggi dalam mengonsolidasikan kekuatan aparatur serta keteguhan memegang mandat kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, Prabowo harus menentukan langkahnya sendiri, pungkasnya menegaskan posisi mutlak presiden dalam mengambil keputusan strategis negara.
President harus menjalankan mandat rakyat dan memastikan negara tetap berjalan sesuai kepentingan bangsa Indonesia, tutupnya mengakhiri analisis geopolitik tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
