Repelita [Jakarta] - Penunjukan Mufli Budi Ananda, sosok yang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad, untuk menduduki posisi Komisaris PT Krakatau Posco memicu desakan transparansi dari berbagai kalangan.
Aktivis Forum Sipil Bersuara, Hamdi Putra, menegaskan bahwa pihak perseroan dan para pemegang saham wajib memberikan penjelasan tujuan terkait langkah tersebut.
ADVERTISEMENT
Menurut Hamdi, sorotan publik muncul bukan karena persoalan karir pribadi seseorang, melainkan karena posisi komisaris di perusahaan baja strategis dengan persyaratan kualifikasi yang mumpuni.
“Di perusahaan dengan skala sebesar itu, komisaris tidak cukup hanya hadir dalam rapat atau menjadi nama dalam struktur organisasi,” kata Hamdi, Rabu (1/7/2026).
Ia menekankan bahwa Krakatau Posco, sebagai perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel dan Posco Korea, memikul beban operasional serta tanggung jawab bisnis yang masif.
Peran seorang komisaris dalam entitas tersebut seharusnya mencakup kemampuan menganalisis risiko, menguji keputusan arah, serta memantau kesehatan finansial perusahaan secara mendalam.
Kebutuhan akan pengawasan ketat semakin mendesak mengingat kinerja keuangan perusahaan yang sedang mengalami tekanan cukup berat.
Berdasarkan laporan keuangan Krakatau Steel, Krakatau Posco mencatatkan kerugian bersih sebesar 124,45 juta dolar AS sepanjang tahun 2025.
Nilai kerugian tersebut tercatat meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang saat itu berada di angka 39,80 juta dolar AS.
Kondisi tersebut berdampak langsung bagi Krakatau Steel yang memiliki porsi kepemilikan 50 persen, sekaligus memberi beban bagi keuangan negara dan publik.
Hamdi juga mengekstrak kapabilitas yang dimiliki komisaris baru tersebut untuk menguraikan masalah kerugian perusahaan yang terus meningkat.
"Apakah dia mempunyai jejak dalam industri baja, manajemen risiko, keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, pengadaan, rekonstruksi bisnis, atau pengawasan perusahaan patungan internasional?" singgung Hamdi.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya faktor lain di luar kompetensi profesional yang melatarbelakangi penunjukan tersebut.
“Ataukah proses penunjukan justru tidak dibangun di atas kebutuhan perusahaan, melainkan atas kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dan popularitas?” sambungnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
