Repelita [Jakarta] - Gelombang kritik tajam terus mengarah pada mantan Ketua MPR RI Amien Rais akibat sikapnya yang menolak gagasan kembali ke UUD 1945 naskah asli.
Penilaian tersebut diutarakan oleh aktivis senior M. Hatta Taliwang yang menganggap arah politik tokoh senior itu makin tidak menentu.
ADVERTISEMENT
“Kalau benar (pernyataan itu) maka makin nyata sikap Amien Rais ini plinplan,” kata Hatta di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia membeberkan rekam jejak Amien Rais yang sebelumnya sempat menunjukkan dukungan terhadap upaya pengembalian konstitusi awal tersebut.
Dukungan tersebut pernah terlihat sewaktu dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno atas terjadinya amandemen konstitusi.
Pertemuan Amien Rais bersama Ketua DPD RI periode 2019-2024 AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada 24 Juni 2024 di Kompleks Parlemen juga menjadi bukti lain.
“Ia (Amien Rais) menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto akan menyetujui gagasan tersebut. Amien mengatakan Prabowo akan setuju. Secara tersirat Amien setuju kembali ke UUD 45.Amien juga mengusulkan Presiden kembali dipilih MPR, yang merupakan konsekuensi penting dari konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan,” jelasnya.
Langkah politisi senior itu dinilai kontradiktif lantaran dirinya kerap hadir dalam pelbagai agenda pertemuan yang mendorong pengembalian naskah asli UUD 1945.
“Menyangkut substansi yang disampaikan, Amien Rais sadar atau tidak bahwa UUD 45 sudah diganti dengan UUD 2002. Kita mau kembali itu bukan surut dalam pemikiran tapi kembali ke visi awal didirikannya Republik Indonesia agar kita tidak terus tersesat,” ungkapnya.
“Dengan diturunkannya derajat MPR RI dari Lembaga Tertinggi Negara, menjadi Lembaga Tinggi Negara, menyebabkan tak ada kontrol terhadap Presiden dan lembaga tinggi Yudikatif, sadar gak Amien Rais atas dampaknya? Pilpres langsung yang diintrodusir oleh UUD 2002, sadar gak Amien Rais bahwa itu menyimpang dari Sila ke-4 Pancasila? Sadar gak atas segala kebusukan dan keburukan pilpres langsung yang merupakan praktik demokrasi liberal ala Indonesia,” tambah Hatta.
Nada serupa diutarakan Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Prihandoyo Kuswanto yang menilai pernyataan tokoh pendiri Partai Ummat tersebut sangat keliru.
“Yang bilang ‘kembali ke UUD 45 setback’, padahal dia sendiri yang mencuri kedaulatan rakyat. Rakyat tidak pernah memberi mandat pada MPR 1999 di bawah Pak Amien Rais untuk mengubah UUD 1945. Sebelum mengubah UUD 1945, MPR menghapus dulu TAP MPR & UU tentang Referendum, kenapa? Karena takut ditolak rakyat. Ini namanya menghilangkan Kedaulatan Rakyat,” kata Prihandoyo.
Kritik pedas dilontarkan Prihandoyo mengenai penamaan naskah hasil perubahan amandemen yang dinilai menyesatkan publik secara luas.
“Jadi kalau ada yang bilang kembali ke UUD 45 itu setback, jawabannya yang setback itu amandemen ilegal yang merampas hak rakyat! Maka rakyat ditipu dengan mengatakan UUD (amandemen) masih disebut UUD 1945,” jelas dia.
Pernyataan kontra ini dipicu oleh pandangan Amien Rais di media sosial yang menganggap wacana pengembalian naskah asli sebagai pemikiran yang keliru.
“Sudah lama saya dengar dan saya baca, ada tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mengusulkan sebuah usulan ajaib dan sekaligus tidak masuk nalar atau masuk akal. Usulan itu adalah ajakan supaya bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli,” kata Amien.
Pandangan mendasar pengembalian konstitusi lama tersebut dinilai Amien sebagai bentuk kemunduran yang membawa Indonesia kembali pada iklim Orde Baru. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
