Berita, Nasional

Pidato Prabowo di HIPMI Disorot: Isu Rupiah Absen, Proyek Makan Bergizi Gratis Didesak Moratorium Akibat Celah Hukum Korupsi

Repelita.id

12 June 2026 13:29 WIB

Pidato Prabowo di HIPMI Disorot: Isu Rupiah Absen, Proyek Makan Bergizi Gratis Didesak Moratorium Akibat Celah Hukum Korupsi
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pembawa acara YouTube Realita TV, Rahma Sarita, menyoroti respons warganet terhadap pidato terbaru Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan ulang tahun HIPMI.

Menurutnya, opini publik di media sosial mengibaratkan dampak pidato tersebut membuat kiamat bergeser menjadi lebih cepat satu minggu.

ADVERTISEMENT

Ungkapan netizen di dunia maya menyebutkan, "presiden pidato kiamat lebih cepat 1 hari tapi sekarang kayaknya kiamat lebih cepat seminggu".

Sorotan tajam tertuju pada absennya pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam penggalan pidato yang beredar di jagat maya.

Hal ini dinilai tidak biasa lantaran program MBG umumnya selalu diulas oleh kepala negara dalam berbagai kesempatan kegiatan besar terdahulu.

Konten pidato justru dinilai lebih banyak berfokus pada dinamika hubungan internasional serta menyindir balik pihak-pihak yang melayangkan kritik terhadap kunjungan dinas ke luar negeri.

Narasumber diskusi, Marwan Batubara, menyampaikan pandangan mengenai indikasi penyelewengan anggaran pada proyek MBG yang diduga melibatkan pola kebijakan dari era pemerintahan sebelumnya.

Ia mendesak agar operasional proyek tersebut dihentikan untuk sementara waktu guna menanti hasil proses audit menyeluruh.

Langkah moratorium dianggap mendesak demi memetakan kerugian keuangan negara serta mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Pengamat hukum Rizal Fadila ikut memberikan catatan mengenai landasan regulasi proyek MBG yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken oleh Joko Widodo.

Pola eksekusi program berskala masif ini dikritik karena langsung diterapkan secara nasional tanpa melalui tahapan proyek percontohan yang matang.

Akibatnya muncul celah hukum dan sistem yang korup dari tingkat atas hingga ke struktur pemerintahan yang paling bawah.

Mantan personel militer, Narko, menguraikan dampak buruk dari carut-marut tata kelola pemerintahan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepercayaan publik di level domestik maupun internasional dirasa kian merosot tajam akibat rentetan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak kompeten.

Ia juga mengkritik pembengkakan postur kabinet serta lembaga negara baru yang dinilai sangat boros anggaran di tengah seruan efisiensi.

Melalui unggahan video di akun TikTok @realita_tv, diskusi ini juga mengungkap adanya aksi demonstrasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Gerakan unjuk rasa dilaporkan marak terjadi di Surabaya hingga di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta.

Massa menuntut dilakukannya reformasi jilid dua serta evaluasi total terhadap jajaran menteri kabinet yang bermasalah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok



TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung