Repelita [Jakarta] – Kritik tajam dilontarkan pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu terhadap faksi yang ia sebut “Geng SOP” di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kelompok tersebut telah melampaui batas dengan memasukkan data upah pengupas bawang yang dinilai tidak akurat ke dalam pidato kepala negara.
Menurut Said Didu, tindakan itu memicu reaksi keras masyarakat. Melalui akun X-nya @msaid_didu pada 16 Agustus 2026, ia menulis bahwa faksi Geng SOP sudah keterlaluan karena “menyelundupkan pengupas bawang dan data palsu” ke dalam pidato Presiden. Ia menambahkan, di negara seperti China atau Korea Selatan, pelaku sejenis bisa langsung dihadapkan pada hukuman mati.
ADVERTISEMENT
Pernyataan kontroversial itu muncul setelah Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026, memperkenalkan Susana, buruh harian pengupas bawang dari Kabupaten Bogor. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut upah yang diterima Susana mencapai Rp700 ribu per kilogram bawang.
Angka tersebut segera dibandingkan warga dengan penghasilan mereka sendiri. Seorang netizen, misalnya, menulis bahwa dirinya dosen bergelar S3 dan Lektor Kepala, namun penghasilannya jauh di bawah upah mengupas bawang yang disebutkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons dengan menyatakan akan menelusuri data tersebut. “Nanti kita cek ya,” ujarnya di Istana Negara, Sabtu 15 Agustus 2026. Ia menekankan pentingnya memastikan angka yang disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sebagai perbandingan, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan mencatat harga rata-rata nasional bawang merah sekitar Rp34.546 per kilogram, sementara bawang putih Honan berada di kisaran Rp35.800 per kilogram.
Editor: 91224 R-ID Elok
