Repelita Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan penjelasan mendalam terkait kontroversi ucapan Kepala Negara.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung kaum intelektual dengan diksi tajam langsung diluruskan oleh sang menteri.
ADVERTISEMENT
Menteri HAM tersebut menegaskan bahwa ungkapan kontroversial itu sama sekali tidak dialamatkan kepada seluruh pakar, akademisi, maupun ilmuwan.
Penjelasan resmi tersebut disampaikan di ibu kota negara pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kepada awak media.
Klarifikasi itu sekaligus dilontarkan untuk merespons tanggapan yang sebelumnya dilayangkan oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut pandangan Natalius Pigai, sasaran tembak dari kritik pedas pimpinan tertinggi eksekutif tersebut mengarah pada kelompok tertentu.
Kelompok yang dimaksud dikategorikan sebagai pelaku post-truth, yakni pihak yang gemar mengabaikan fakta serta mematikan kebenaran demi narasi keliru.
Penjelasan mengenai kelompok post-truth tersebut sebelumnya diunggah melalui kanal YouTube Warta Kota Production pada hari Rabu, 23 September 2026.
Dalam rekaman video tersebut, Menteri HAM membeberkan karakteristik kelompok yang gemar memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu.
"Jadi yang ini hanya post-truth aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. Post-truth itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," kata Natalius Pigai dalam tayangan kanal YouTube Warta Kota Production pada Rabu, 23 September 2026.
Pejabat kabinet tersebut kembali menekankan agar publik tidak salah kaprah dalam memaknai maksud di balik ucapan kepala pemerintahan.
"Ini yang disampaikan oleh Presiden itu adalah yang post-truth, yang ramai-ramai membungkam kebenaran," ujarnya mempertegas.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa lingkaran kelompok tersebut dapat melibatkan latar belakang intelektual yang merangkap sebagai aktivis atau pendukung politik.
Dalam kesempatan yang sama, Natalius Pigai turut menyoroti respons yang diberikan oleh Mahfud MD terkait polemik ucapan kepala negara.
Ia menilai bahwa tokoh hukum senior tersebut telah melakukan generalisasi yang keliru terhadap maksud asli dari pernyataan presiden.
"Salah satu yang generalisir siapa ya? Prof. Dr. Mahfud MD yang generalisir seakan-akan seluruh pakar," ujar Menteri HAM.
Meski melontarkan kritik, ia tetap menyampaikan rasa hormat terhadap rekam jejak akademik serta kapasitas intelektual sang profesor.
"Ya, gua kenallah Prof. Hebatlah. Tapi Prof tidak boleh mempengaruhi para pakar yang lain. Generalisir Prof kan pemain media sosial," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menuduh sang guru besar sebagai bagian dari pihak yang membungkam kebenaran.
"Saya tidak bilang profesor juga salah satu yang membungkam kebenaran ya," kata dia meluruskan posisinya.
Kendati demikian, ia menduga keterlibatan dalam dinamika politik praktis turut memengaruhi cara pandang seseorang dalam merespons isu publik.
"Tapi Pak Prof kan ya kadang jadi partisan A. Politik ini politik itu kepentingan A, kepentingan B, pemain media sosial juga," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengajak kalangan kaum cerdik pandai di tanah air agar senantiasa menjunjung tinggi objektivitas dalam menilai kebijakan pemerintah.
Kritik terhadap kekurangan kinerja lembaga eksekutif tetap diperlukan, namun pencapaian positif bagi masyarakat luas hendaknya tidak dinafikan.
"Nah, saya mau ingin sampaikan bahwa sekali-kali menyampaikan ya penilaian yang objektif terhadap misalnya program-program unggulan untuk kepentingan masyarakat," ujar Pigai.
Ia mencontohkan berbagai program nyata seperti penyediaan fasilitas pendidikan gratis serta layanan kesehatan cuma-cuma bagi rakyat kecil.
"Yang kasihan itu masyarakat mereka makan, mereka pendidikan gratis. Mereka dapat sekolah rakyat, mereka dapat cek kesehatan gratis," tuturnya.
Menurutnya, penyampaian kritik yang terlampau simplistisk justru berisiko menutupi berbagai capaian positif yang dirasakan langsung oleh warga.
"Tapi dengan pernyataan kita itu mensimplikasi, menyederhanakan, meniadakan kebaikan," tandasnya.
Kendati demikian, pemerintah tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi setiap warga negara maupun akademisi yang ingin melayangkan kritik konstruktif.
Pejabat negara tersebut mempersilakan siapa saja untuk menuntut tanggung jawab pejabat publik selama penilaian disampaikan secara objektif.
"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang dikritisi tidak masalah," ujar Pigai.
Keseimbangan antara penyampaian apresiasi atas capaian program dan kritik terhadap kekurangan mutlak dijaga demi keutuhan informasi publik.
"Para pakar itu harus menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran pemerintah. Rakyat," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
